Warga Yordania Desak Pemerintah Usir Pasukan Asing dan Tinjau Ulang Perjanjian Militer dengan AS

Sejumlah warga Yordania dari berbagai lapisan masyarakat mulai menyuarakan kemarahan mereka dan mendesak pemerintah Kerajaan untuk segera mengusir pasukan Amerika Serikat serta serdadu asing lainnya dari wilayah negara tersebut. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional yang melibatkan AS dan Iran.

Lebih dari 130 tokoh politik, akademisi, budayawan, perwakilan serikat pekerja, dan suku-suku Arab Yordania telah menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan penarikan seluruh pasukan asing dari Yordania. Mereka juga mendesak pembatalan atau pembatasan perjanjian militer yang telah disepakati antara kerajaan dan Amerika Serikat.

Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, para penandatangan memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing telah membuat Yordania rentan terhadap berbagai ancaman, baik di bidang keamanan, politik, maupun ekonomi. Mereka menilai keberadaan pasukan asing tersebut juga meningkatkan risiko negara itu terseret dalam perang regional yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan nasional Yordania.

"Berdasarkan tanggung jawab nasional kami dan sebagai pengakuan atas besarnya risiko yang dihadapi kawasan ini akibat peningkatan eskalasi militer, kami menuntut penarikan semua pasukan asing dari wilayah Yordania," demikian bunyi pernyataan tersebut. Mereka menambahkan bahwa kehadiran pasukan asing, termasuk AS, meningkatkan kemungkinan negara mereka terlibat dalam konflik regional yang bukan merupakan bagian dari negara mereka.

Seruan ini mengemuka setelah serangan rudal dan drone Iran yang berulang kali menargetkan fasilitas yang menampung pasukan AS di Yordania. Serangan-serangan tersebut telah menimbulkan korban jiwa di pihak Amerika serta menyebabkan kerusakan pada aset militer. Kondisi ini semakin memanaskan perdebatan publik di Yordania mengenai apakah kehadiran militer Amerika justru menjadikan negara itu sasaran dalam konfrontasi yang meningkat antara AS dan Iran.

Para penandatangan petisi kembali mendesak pemerintah Yordania untuk menarik kembali perjanjian keamanan dan militer yang telah disepakati dengan Washington. Mereka juga meminta agar perjanjian tersebut diserahkan kepada Majelis Nasional untuk diteliti secara saksama. Menurut mereka, rakyat Yordania, wakil-wakil terpilih, dan lembaga masyarakat sipil memiliki hak untuk memeriksa setiap kewajiban yang dapat memengaruhi kedaulatan negara dan keamanan nasional.

Pernyataan tersebut juga menyerukan agar parlemen membahas apakah perjanjian dengan AS perlu dibatalkan atau dibatasi, serta menuntut adanya transparansi publik yang lebih besar mengenai ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Hingga saat ini, pemerintah Yordania belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.