Megawati Tegas: Jangan Sembarangan Beri Gelar Pahlawan Nasional!

Megawati Ingatkan Pemerintah: Pahlawan Nasional Tak Boleh Ditentukan Sembarangan

Apa yang Terjadi?

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional. Pesan itu ia sampaikan dalam seminar internasional peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 1 November 2025.

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung pentingnya kehati-hatian negara dalam memberikan gelar pahlawan, mengingat kompleksitas sejarah perjuangan bangsa dan makna gelar tersebut bagi rakyat Indonesia.

“Republik Indonesia ini unik. Tapi ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong,” kata Megawati.

Di Mana dan Kapan?

Acara berlangsung di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu malam, 1 November 2025, dalam momentum peringatan 70 Tahun KAA.

Siapa yang Disinggung?

Megawati tidak secara langsung menyinggung nama tertentu. Namun, pernyataannya muncul di tengah rencana pemerintah mengumumkan sejumlah tokoh penerima gelar pahlawan pada Hari Pahlawan 10 November 2025, termasuk beberapa nama besar seperti:

• Presiden RI ke-2 Soeharto

• Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

• Tokoh buruh Marsinah

• Jenderal M. Jusuf

• Ali Sadikin

• KH Bisri Syansuri

• Syekh Sulaiman Ar-Rasuli
  dan lainnya dari daftar 40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial.

Megawati Ungkit Perjuangan Pulihkan Nama Baik Bung Karno

Dalam kesempatan itu, Megawati mengulas kembali sejarah panjang pemulihan nama baik Presiden pertama RI, Soekarno, yang sebelumnya diberhentikan berdasarkan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967. Ia menegaskan bahwa tuduhan kepada Soekarno terkait G30S/PKI tidak pernah dibuktikan di pengadilan.

Menurutnya, penghapusan TAP tersebut pada 9 September 2024 merupakan momen keadilan sejarah yang penting.

“Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri tanpa pengadilan. Itu keadilan kah?” ujarnya.

Megawati juga menceritakan bagaimana Soekarno memilih tidak melawan meski direndahkan bangsanya.

“Saya tanya, ‘Kenapa Bapak tidak melawan?’ Kalau melawan pasti terjadi perang.”

Mengapa Megawati Menegaskan Hal Ini?

Megawati ingin menegaskan bahwa pahlawan nasional bukan hanya sekadar gelar administratif, melainkan penghormatan tertinggi terhadap mereka yang benar-benar berjuang untuk bangsa tanpa pamrih.

Dengan pengalaman pribadinya memperjuangkan nama Soekarno, ia menilai proses penetapan gelar pahlawan seharusnya melalui kajian sejarah yang ketat, objektif, dan adil.

Pemerintah Diminta Objektif dalam Seleksi Pahlawan

Rencana Pengumuman Gelar pada 10 November

Pernyataan Megawati muncul menjelang pengumuman resmi gelar pahlawan nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025.

Kementerian Sosial telah mengajukan 40 nama kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan (GTK). Dewan prestisius ini akan memutuskan siapa yang layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

Bagaimana Mekanisme Penilaian?

Secara prosedural, penetapan pahlawan nasional melewati tahapan:

1. Usulan daerah

2. Kajian tim ahli sejarah

3. Rekomendasi Kemensos

4. Sidang Dewan Gelar GTK

5. Penetapan Presiden RI melalui Keppres

Namun, Megawati menggarisbawahi pentingnya integritas proses tersebut agar tidak terjebak dalam kepentingan politik atau romantisme sejarah semata.

Peringatan Sejarah dan Pesan Moral Megawati

Bung Karno Bukan Sekadar Ayah

Megawati menegaskan perjuangannya bukan semata karena ia putri Bung Karno, melainkan sebagai bagian dari ideologi dan perjuangan nasionalisme.

Ia juga menilai bangsa harus berkaca dari kesalahan sejarah, agar keadilan tidak lagi dikorbankan demi dinamika politik.

Suara Kader Menyambut Tegas

Pidatonya disambut sorak setuju para kader PDIP yang hadir, terutama ketika ia membahas ketidakadilan pada Bung Karno.

Seruan Megawati menggugah pesan moral kuat: gelar pahlawan adalah simbol penghormatan tertinggi bangsa dan tak boleh diberikan tanpa pertimbangan mendalam.

Kesimpulan

Pernyataan Megawati Soekarnoputri menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat tentang nilai sejati kepahlawanan. Gelar pahlawan nasional bukan sekadar gelar simbolik, tetapi amanah besar bagi generasi penerus untuk menghormati perjuangan tokoh bangsa secara jujur, objektif, dan berlandaskan fakta sejarah.

Seiring mendekati Hari Pahlawan 10 November, publik menantikan keputusan pemerintah sambil berharap proses penetapan pahlawan tetap menjunjung keadilan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan.