AS Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme, Al-Sharaa Sebut Noda Gelap Berakhir

Amerika Serikat resmi mencoret Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Keputusan yang diumumkan pada Senin (24/8) itu membuka peluang pelonggaran sanksi serta masuknya investasi ke negara yang dilanda konflik tersebut.

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyambut langkah Washington itu sebagai berakhirnya salah satu babak kelam bagi negaranya. Dalam pidatonya pada Selasa (25/8), ia menyatakan Suriah kini menanggalkan noda gelap dan merobek lembaran menyakitkan dari masa lalunya untuk memulai jalan pembangunan, rekonstruksi, dan pembangunan kembali.

Keputusan AS ini mencabut penetapan yang telah berlaku selama beberapa dekade dan sebelumnya disertai pembatasan ekonomi yang ketat. Departemen Keuangan AS turut mengumumkan pelonggaran sanksi yang berkaitan dengan pencabutan status tersebut.

Langkah itu menjadi perkembangan terbaru dalam menghangatnya hubungan Washington dan Damaskus setelah tergulingnya penguasa Suriah Bashar al-Assad pada 2024. Sharaa menyampaikan terima kasih kepada Presiden AS Donald Trump dan negara-negara lain yang mendukung Suriah.

"Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta seluruh negara sahabat dan pendukung yang berdiri bersama kami," kata Sharaa.

Selain mencabut status Suriah, Departemen Luar Negeri AS juga mencabut penetapan Front al-Nusra, yang belakangan dikenal sebagai Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), sebagai organisasi teroris global. Sharaa sebelumnya memimpin kelompok yang menjadi kekuatan utama dalam serangan yang menjatuhkan Assad tersebut. Kelompok itu merupakan cabang Al-Qaeda di Suriah sebelum memutus hubungan pada 2016.

Pemerintahan baru Suriah kini berupaya menarik investasi untuk mendukung perekonomian dan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat lebih dari satu dekade perang saudara. AS sebelumnya mengumumkan pada Juli rencana mencoret Suriah dari daftar negara sponsor terorisme.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan keputusan terbaru tersebut membuka jalan menuju kemakmuran bagi Suriah. Menurutnya, langkah itu menghilangkan hambatan besar terakhir bagi investasi sektor swasta di Suriah dan mendorong pemulihan ekonomi Suriah serta reintegrasinya ke dalam ekonomi global.

Menteri Luar Negeri Suriah Assad al-Shaibani menyebut pencabutan status tersebut sebagai tonggak bersejarah. Ia menilai keputusan itu mencerminkan komitmen pemerintah baru Suriah terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sementara Menteri Keuangan Suriah Mohammed Barnieh menyebut keputusan AS sebagai keberhasilan diplomasi Suriah. Menurut Barnieh, pencabutan status itu membuka peluang bagi Suriah untuk memperkuat integrasi dengan sistem ekonomi dan keuangan global, menarik investasi dan teknologi modern, serta mendukung pembangunan.