Netanyahu Klaim Pasukan Khusus Israel Siap Evakuasi jika Ditangkap di Luar Negeri

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukan khusus negaranya akan turun tangan menyelamatkannya jika ia ditangkap di luar Israel. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara khusus dengan Fox News, merespons kemungkinan penahanan di negara-negara Eropa.

Netanyahu mengaitkan pernyataannya dengan pengalamannya sebagai perdana menteri selama lima tahun, dengan nada bercanda bahwa pasukan khusus tersebut dapat diberi misi baru untuk mengevakuasinya. Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai bagaimana operasi penyelamatan tersebut akan dilakukan.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu. ICC mendakwa Netanyahu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik di Gaza.

Sebelumnya, Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, mendesak Presiden AS Donald Trump untuk menangkap Netanyahu dan menyerahkannya ke ICC saat kunjungan Netanyahu ke AS. Namun, Trump tidak mengindahkan desakan tersebut, dan AS bukan merupakan negara anggota ICC yang meratifikasi Statuta Roma.

Berdasarkan Statuta Roma, negara-negara anggota umumnya memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC, termasuk melaksanakan surat perintah penangkapan. Namun, penerapan kewajiban ini masih menjadi perdebatan hukum dan politik di berbagai negara.

Sejumlah pemerintah Eropa telah menyatakan akan mematuhi kewajiban hukum internasional mereka jika Netanyahu memasuki wilayah mereka. Pernyataan Netanyahu tentang pasukan khusus memicu kekhawatiran terkait implikasi hukum internasional, karena operasi militer di negara lain tanpa persetujuan dapat menimbulkan perselisihan diplomatik.

Isu ini muncul saat Netanyahu terus menghadapi pengawasan internasional atas tindakan Israel di Gaza. Laporan media menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan ICC telah mempersulit perjalanan luar negeri Netanyahu, memaksanya untuk mempertimbangkan dengan cermat negara tujuan yang berpotensi memberlakukan surat perintah tersebut.