Nepal Geram Konten AI dan QR Donasi Palsu Beredar Usai Banjir Bandang, Meta dan TikTok Diminta Bertindak Cepat

Pemerintah Nepal meningkatkan tekanan terhadap Meta dan TikTok agar bergerak lebih cepat membersihkan media sosial dari gelombang konten menyesatkan yang muncul setelah banjir bandang melanda negara itu pada Rabu (26/8). Desakan ini disampaikan dalam pertemuan antara pemerintah Nepal dan perwakilan kedua raksasa platform digital tersebut pada Jumat (28/8).

Konten yang menjadi sasaran utama bukan hanya unggahan hoaks biasa. Pihak berwenang menemukan gambar dan video mengerikan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) yang dibuat seolah-olah sebagai rekaman asli dari lokasi bencana. Selain itu, video-video lama kembali disebarkan dengan narasi seolah peristiwa baru, memperparah kebingungan publik di tengah situasi darurat.

Yang tak kalah meresahkan, beredar kode QR palsu yang dipakai untuk menggalang donasi bagi korban banjir. Pemerintah Nepal menilai praktik ini memanfaatkan kepedulian masyarakat sekaligus menyelewengkan dana yang semestinya disalurkan untuk bantuan bencana.

Bijay Kumar Roy, koordinator Satgas Pengaturan dan Pengelolaan Media Sosial yang juga Direktur Otoritas Telekomunikasi Nepal (NTA), menjelaskan alasan koordinasi langsung dengan pengelola platform menjadi krusial. Menurutnya, penyedia layanan internet hanya memiliki kemampuan memblokir domain situs secara keseluruhan. "Karena penyedia layanan internet hanya bisa memblokir domain situs secara keseluruhan, koordinasi langsung dengan pengelola platform menjadi sangat krusial," kata Roy, seperti dilansir The Strait Times, Sabtu (29/8).

Roy menambahkan, pemerintah telah meminta TikTok dan Meta mengoptimalkan algoritma mereka secara proaktif. Harapannya, konten yang menampilkan kekerasan maupun informasi palsu dapat terblokir otomatis begitu diunggah, tanpa harus menunggu laporan masuk terlebih dahulu.

Meski Meta dan TikTok telah menunjuk perwakilan khusus di Nepal dan berkoordinasi dengan pejabat setempat untuk menghapus konten bermasalah, penanganannya dinilai belum cukup cepat. Roy mengungkapkan platform media sosial masih membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk menindaklanjuti unggahan yang dilaporkan. Akibatnya, informasi menyesatkan atau pemicu kecemasan terlanjur menyebar luas sebelum akhirnya dihapus.

Pemerintah Nepal pun mendesak kedua perusahaan memangkas waktu respons secara signifikan. Mereka juga meminta foto dan video yang berpotensi menimbulkan rasa cemas atau trauma, terutama yang menampilkan korban dan dampak pascabencana, langsung disamarkan atau diblur.

Sebagai langkah pengawasan, pemerintah membentuk tim lintas lembaga yang terdiri dari perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi (MoCIT), NTA, serta Kementerian Dalam Negeri. NTA bertanggung jawab atas koordinasi teknis dengan platform media sosial, sementara Kepolisian Nepal bertugas mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga membuat atau menyebarkan konten berbahaya untuk diproses hukum bila diperlukan.

Kementerian Komunikasi juga mengeluarkan imbauan resmi kepada media nasional, media lokal, dan pengguna media sosial. Mereka diminta tidak membagikan foto yang menimbulkan kepanikan, laporan yang belum terverifikasi, maupun informasi rekayasa. "Kami mengimbau seluruh media nasional dan lokal serta pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan rumor yang belum terverifikasi, buatan rekayasa, atau hasil olahan AI yang dapat menimbulkan kepanikan," demikian pernyataan kementerian tersebut. Pemerintah menegaskan, informasi yang beredar selama krisis berdampak besar terhadap operasi penyelamatan, penyaluran bantuan, dan kondisi psikologis masyarakat.