Warga Protes Masuk Desil 9 dan 10, Purbaya Benahi Data Pembeli Pertalite

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah membenahi data kelompok masyarakat desil 9 dan 10. Langkah ini diambil setelah muncul protes dari warga yang merasa tidak layak dimasukkan ke dalam kelompok tersebut, terutama karena rencana pemerintah melarang golongan desil 9 dan 10 membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite.

Warga yang mengadu menilai kemampuan ekonomi mereka tidak mencerminkan kriteria desil 9 dan 10. Klasifikasi desil sendiri bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak mengakses berbagai program bantuan, termasuk BBM subsidi.

Purbaya menegaskan pemerintah telah mengucurkan anggaran besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini untuk membenahi sistem pendataan. "Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Dana yang dialokasikan ke BPS tahun ini, menurut Purbaya, antara lain digunakan untuk memperbaiki data DTSEN sekaligus melaksanakan Sensus Ekonomi. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp7 triliun. Purbaya menyebut BPS mengajukan penambahan anggaran tersebut pada awal tahun ini dan permintaan itu dipenuhi Kementerian Keuangan demi memastikan pendataan DTSEN lebih tepat.

"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapih," kata Purbaya. Ia berharap perbaikan data pada tahun depan dapat meminimalkan kesalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Terkait kepastian pemberlakuan larangan pembelian Pertalite bagi desil 9 dan 10, Purbaya mengatakan pemerintah masih akan terus memantau dinamika ekonomi masyarakat di lapangan. Saat ini pemerintah fokus menyiapkan sistem pelarangannya. "Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujarnya.

Di sisi lain, BPS menegaskan penentuan desil tidak didasarkan pada satu indikator saja, seperti penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, atau pekerjaan. Desil merupakan informasi penting dalam DTSEN yang mengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, lalu dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan angka desil perlu dipahami sebagai pemeringkatan relatif. "Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Amalia menambahkan angka desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga. Sebagai contoh, keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Keluarga dalam desil yang sama pun tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang identik.