Warga Pati Murka! Pajak Naik 250%, Bupati Sudewo Tantang 50 Ribu Pendemo

Jawa Tengah - Kebijakan kontroversial kembali mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bupati terpilih, Sudewo, kini tengah menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Warga pun bereaksi keras, mempersiapkan aksi protes besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Kenaikan yang sangat signifikan ini tidak hanya membuat heboh warga setempat, tetapi juga memunculkan perdebatan di berbagai kalangan, baik offline maupun online. Meski demikian, Sudewo menyatakan dirinya tetap teguh pada keputusan tersebut dan menyebut kebijakan ini sebagai langkah penting demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pati ke depan.

Bupati Tak Gentar Meski Dihadang Gelombang Protes

Dalam beberapa pernyataannya, Bupati Sudewo menegaskan bahwa ia tidak akan gentar meski mendapat tekanan dari masyarakat. Bahkan, ia secara terbuka menyatakan bahwa sekalipun 50 ribu warga turun ke jalan untuk berdemo, ia tidak akan mencabut kebijakan tersebut.

"Saya tidak takut didemo. Semua keputusan yang saya ambil adalah demi kemajuan Pati. Terkadang, keputusan besar memang membutuhkan keberanian besar pula," ungkapnya dalam sebuah wawancara publik.

Pernyataan ini sontak menyulut reaksi publik yang lebih besar. Sejumlah warga menilai komentar tersebut sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan semakin memperkuat niat mereka untuk melakukan aksi turun ke jalan.

Profil Lengkap Sudewo: Dari Insinyur, DPR RI, Hingga Bupati Pati

Di balik kontroversinya, siapa sebenarnya Sudewo? Sosok yang kini menduduki kursi tertinggi pemerintahan Kabupaten Pati ternyata memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup mentereng.

Riwayat Pendidikan dan Karier Awal

Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1993, lalu melanjutkan ke jenjang Magister Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).

Karier profesionalnya dimulai dari bawah. Ia sempat bekerja di PT Jaya Construction (1993–1994) dan menjadi tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali. Pada 1997, ia resmi menjadi PNS di Kanwil PU Jawa Timur, lalu berpindah tugas ke Dinas PU Kabupaten Karanganyar.

Tak lama berselang, ia sempat merasakan dunia wirausaha selama tiga tahun sebelum akhirnya menapaki dunia politik.

Karier Politik dan Perjalanan Menuju Bupati

Langkah politik Sudewo dimulai dari Partai Demokrat, yang mengantarkannya ke kursi anggota DPR RI periode 2009–2013. Pada Pemilu berikutnya, ia beralih ke Partai Gerindra dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2019.

Setelah cukup lama di Senayan, Sudewo memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya dan mencalonkan diri dalam Pilkada Pati 2024. Bersama Risma Ardhi Chandra sebagai calon wakilnya, mereka berhasil menang dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati.

Meski baru menjabat, Sudewo bukan sosok asing dalam kontestasi lokal. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada tahun 2002, namun gagal. Kini, dengan mandat sebagai orang nomor satu di Pati, ia membawa visi besar yang menuai pro dan kontra.

Aktivitas Organisasi: Sudewo dan Jejak Aktivismenya

Sudewo dikenal aktif berorganisasi sejak masa kuliah. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS tahun 1991. Aktivitasnya berlanjut hingga ke dunia politik dan profesional, di antaranya:

• Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)

• Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)

• Koordinator Tim Sukses Pilkada Pacitan (2005)

• Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)

• Koordinator Timses Pilgub Jateng (2008)

• Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)

Aksi Protes Warga: Masyarakat Siap Turun ke Jalan

Rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen benar-benar membakar semangat masyarakat. Aliansi yang menamakan diri Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar aksi demonstrasi besar di Alun-Alun Kota Pati pada 13 Agustus 2025.

Sebagai langkah awal, mereka membuka posko donasi pada 5 Agustus 2025. Posko tersebut dibentuk dari sebuah ambulans yang diparkir strategis di depan Kantor Bupati Pati dan menjadi pusat pengumpulan logistik aksi.

Solidaritas yang Terlihat Nyata

Hanya dalam hitungan jam, ratusan dus air mineral dan perlengkapan lainnya hasil sumbangan warga telah menumpuk di sekitar posko. Tak hanya logistik, bendera anime One Piece juga dikibarkan sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.

Namun, kehadiran mereka sempat memicu ketegangan dengan aparat Satpol PP. Mereka dianggap melanggar aturan ketertiban umum. Meski demikian, para pengunjuk rasa tetap teguh pada niatnya.

Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyampaikan bahwa kehadiran posko dan aksi ini bukan sekadar simbolis, tetapi bentuk nyata dari kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Sudewo.

"Ini murni gerakan dari warga. Bupati bilang tidak takut didemo 50 ribu orang? Oke, kita buktikan bahwa masyarakat Pati benar-benar kecewa dan siap bersuara," ujarnya tegas.

Respons Pemerintah dan Potensi Dampaknya

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda bahwa Bupati Sudewo akan mencabut kebijakan kenaikan pajak tersebut. Pemerintah Kabupaten Pati juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana aksi demo pada 13 Agustus.

Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama di sektor perdesaan dan kalangan menengah ke bawah. Kenaikan pajak secara signifikan tanpa pendekatan yang persuasif dan transparansi publik dinilai bisa menjadi blunder politik di masa awal kepemimpinan.

Penutup: Antara Pembangunan dan Aspirasi Rakyat

Kenaikan tarif PBB-P2 oleh Bupati Sudewo mencerminkan dilema klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah: antara kebijakan pembangunan dan kebutuhan mendengar aspirasi masyarakat.

Apakah kebijakan ini akan tetap dilaksanakan atau akan mengalami revisi? Semuanya kini tergantung pada kekuatan dialog antara pemerintah daerah dan warganya. Yang pasti, rakyat Pati telah membuktikan bahwa mereka tak tinggal diam saat hak-haknya terasa dilanggar.