Hamas Tetapkan Syarat untuk Pelucutan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengonfirmasi bahwa kelompoknya telah mencapai kesepakatan dengan Board of Peace (BoP) untuk melucuti senjata di Jalur Gaza. BoP merupakan badan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Namun, keputusan pelucutan senjata ini tidak serta-merta dilaksanakan, melainkan bergantung pada dua syarat utama yang diajukan Hamas.

Syarat pertama adalah penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza. Syarat kedua adalah kepatuhan Israel terhadap seluruh kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada Oktober lalu. Hamad menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan.

"Kami tidak akan memulai langkah apa pun terkait persenjataan sebelum Israel melaksanakan komitmennya. Terus terang, jika Israel tidak melaksanakannya, kami juga tidak akan melanjutkan proses ini," ujar Hamad kepada CNN pada Jumat (31/7).

Menurut Hamad, Israel terlebih dahulu harus menghentikan seluruh operasi militer, mengakhiri semua pembunuhan di Gaza, dan menarik pasukannya hingga ke Yellow Line sesuai dengan perjanjian gencatan senjata Oktober. Selain itu, Israel juga harus mengizinkan akses masuk bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar sebagaimana diatur dalam kesepakatan tersebut.

Lebih lanjut, National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) harus dapat memasuki Gaza dan mengambil alih pemerintahan di wilayah itu. NCAG merupakan badan di bawah naungan BoP yang terdiri dari komite teknokrat Palestina dan berwenang mengontrol Jalur Gaza untuk sementara waktu. Hamad menjelaskan bahwa NCAG nantinya akan mengambil alih kendali atas senjata milik kepolisian Hamas di Gaza.

Namun, Hamad menegaskan bahwa senjata-senjata berat Hamas tidak akan dinonaktifkan ataupun dimusnahkan. Sebaliknya, persenjataan tersebut akan disimpan di bawah pengawasan Komite Nasional. Ia kembali menekankan bahwa seluruh proses itu tidak akan berjalan apabila Israel tidak memenuhi kewajibannya.

"Pengalaman kami pada fase pertama sangat buruk. Israel tidak mematuhi perjanjian dan terjadi ratusan bahkan ribuan pelanggaran. Kini tantangannya ada pada para penjamin: Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir untuk memastikan 100 persen bahwa Israel benar-benar akan mematuhi dan melaksanakan seluruh butir kesepakatan," ujar Hamad. Ia menambahkan, "Saya berharap Israel akan menyetujuinya—kami masih menunggu."