5 Anggota DPR Dinonaktifkan Usai Demo, Publik Soroti NasDem hingga Golkar

Jakarta – Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir membawa dampak serius di Senayan. Sejumlah partai politik memutuskan mengambil langkah tegas terhadap kadernya di DPR RI. Total, ada lima anggota DPR yang resmi dinonaktifkan dari jabatan, buntut pernyataan dan tindakan yang dinilai menyakiti hati rakyat.

Fraksi NasDem Copot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Partai NasDem menjadi salah satu partai pertama yang mengumumkan penonaktifan kadernya. Melalui siaran pers yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, diputuskan bahwa mulai 1 September 2025, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dicabut statusnya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Dalam surat keputusan, NasDem menegaskan bahwa ucapan maupun tindakan anggota dewan yang menyinggung perasaan rakyat tidak sesuai dengan perjuangan partai. Aspirasi masyarakat, kata NasDem, harus selalu menjadi arus utama dalam setiap langkah politik.

Keputusan ini mempertegas langkah sebelumnya, di mana Ahmad Sahroni telah dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR dan dipindahkan menjadi anggota Komisi I. Sementara itu, Nafa Urbach sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem dan duduk di Komisi IX DPR.

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya

Langkah serupa juga diambil oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Dua nama publik figur sekaligus politisi, Eko Patrio dan Uya Kuya, resmi dinonaktifkan dari status anggota DPR RI mulai 1 September 2025.

Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, yang menyebut langkah tersebut diambil demi menjaga kepercayaan publik, sekaligus meredam situasi politik yang memanas. PAN mengajak masyarakat tetap tenang dan menaruh kepercayaan penuh pada Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Eko Patrio dan Uya Kuya sebelumnya menjadi sorotan karena terekam berjoget di sidang tahunan MPR. Video viral itu menuai kritik keras lantaran dinilai tidak pantas dilakukan di forum kenegaraan. Menyadari kesalahan tersebut, keduanya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap.

Golkar Turut Menonaktifkan Adies Kadir

Tidak hanya NasDem dan PAN, Partai Golkar juga mengambil langkah disipliner terhadap kadernya. Sekjen Golkar, Sarmuji, mengumumkan bahwa Adies Kadir, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, dinonaktifkan mulai 1 September 2025.

Keputusan ini diambil setelah pernyataan Adies terkait kenaikan tunjangan DPR sempat memicu kontroversi. Ia menyebut tunjangan beras dan transportasi anggota dewan naik, namun kemudian buru-buru mengklarifikasi bahwa informasi tersebut keliru. Golkar menilai langkah penonaktifan ini penting untuk menjaga disiplin partai dan kepercayaan publik.

Suara Publik Jadi Pertimbangan Utama

Penonaktifan lima anggota DPR ini menunjukkan bahwa partai-partai politik mulai mendengar suara publik yang merasa kecewa dengan perilaku dan ucapan wakil rakyat. Gelombang protes masyarakat tidak hanya terjadi di jalan, tetapi juga menggaung keras di media sosial.

Langkah cepat partai dalam merespons isu ini diharapkan bisa menjadi titik balik bagi DPR RI untuk kembali fokus pada tugas utamanya: memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan justru menambah luka dengan sikap yang dinilai tidak peka.