Hotman Paris Siap Buktikan Nadiem Tak Bersalah di Kasus Chromebook

Jakarta, – Polemik kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim semakin menyita perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bahkan menyatakan siap membuktikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto bahwa kliennya tidak bersalah.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri jalannya proses hukum. “Kita serahkan kepada proses hukum saja. Pemerintah tidak intervensi proses hukum,” tegas Hasan, Minggu (7/9/2025).

Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Kasus yang menjerat Nadiem Makarim berawal dari program digitalisasi pendidikan pada periode 2019–2022, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengadaan laptop berbasis Chromebook. Namun, proyek ini kemudian menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,98 triliun.

Pada Kamis (4/9/2025), Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nurcahyo Jungkung Madyo mengumumkan secara resmi penetapan Nadiem sebagai tersangka. Keputusan ini sontak memicu berbagai reaksi, terutama karena Nadiem selama ini dikenal sebagai sosok yang membawa semangat reformasi di bidang pendidikan.

Pembelaan Hotman Paris

Hotman Paris, yang kini menjadi kuasa hukum Nadiem, menyebut penetapan tersangka tersebut penuh kejanggalan. Menurutnya, hasil penyelidikan justru tidak menunjukkan adanya penerimaan suap atau praktik mark-up harga dalam pengadaan Chromebook.

“Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun. Tidak ada mark-up, tidak ada yang diperkaya. Saya hanya butuh 10 menit untuk membuktikan itu di depan Presiden Prabowo,” ujar Hotman melalui akun Instagram resminya, Jumat (5/9/2025).

Tak hanya itu, Hotman bahkan menantang agar perkara ini dibuka secara transparan di Istana Presiden, agar publik bisa menyaksikan langsung fakta-fakta yang sebenarnya. Menurutnya, hal ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan nama baik kliennya.

Pemerintah Tegaskan Netralitas

Di sisi lain, Hasan Nasbi memastikan sikap pemerintah tetap konsisten: tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Menurut Hasan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada isu penegakan hukum dan tidak ingin pemerintahannya dicurigai melakukan intervensi.

“Prinsip Presiden jelas, biarkan hukum berjalan sesuai aturan. Tidak ada ruang bagi intervensi,” kata Hasan.

Dengan pernyataan tersebut, bola kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung dan pengadilan untuk membuktikan apakah ada tindak pidana dalam kasus ini.

Publik Menanti Babak Lanjutan

Kasus ini menjadi salah satu isu hukum terbesar di awal pemerintahan baru. Publik menaruh perhatian besar, mengingat proyek digitalisasi pendidikan seharusnya menjadi langkah penting dalam modernisasi sekolah di Indonesia.

Jika benar terjadi penyimpangan, kerugian negara yang mencapai hampir Rp 2 triliun tentu merupakan tamparan keras bagi upaya reformasi pendidikan. Namun jika tuduhan tidak terbukti, maka kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga terkait transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik dalam proyek nasional.

Hotman Paris, dengan reputasi sebagai pengacara berprofil tinggi, tampaknya siap mengawal kasus ini hingga akhir. Sementara itu, masyarakat menunggu bagaimana Kejaksaan membuktikan dugaan mereka di pengadilan, dan apakah langkah hukum ini akan memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia.