Prabowo: Bendera One Piece Bukan Masalah, Asal Tak Gantikan Merah Putih

Viral Bendera Bajak Laut Menjelang HUT RI ke-80

Jakarta - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya foto dan video pengibaran bendera bajak laut dari serial manga dan anime populer, One Piece. Bendera yang identik dengan simbol Jolly Roger milik karakter Luffy dan kru Topi Jerami itu dikibarkan oleh komunitas tertentu di berbagai daerah sebagai bagian dari perayaan kreatif jelang hari kemerdekaan.

Fenomena ini sontak memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk hiburan kreatif khas anak muda, namun tidak sedikit pula yang menilainya kurang pantas karena berpotensi menggeser makna sakral bendera Merah Putih.

Istana Angkat Bicara: Bukan Masalah Selama Masuk Akal

Menanggapi fenomena ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 5 Agustus 2025. Menurut Prasetyo, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengetahui viralnya pengibaran bendera One Piece tersebut dan menanggapi dengan santai.

"Presiden Prabowo melihat hal itu sebagai ekspresi dari komunitas-komunitas kreatif. Tidak ada yang salah selama itu tidak dimaknai sebagai bentuk perlawanan atau pengganti bendera nasional," jelas Prasetyo.

Menurutnya, pengibaran bendera One Piece hanyalah bentuk ekspresi kebudayaan populer, terutama dari kalangan muda, yang tengah menyambut kemerdekaan dengan cara unik dan kekinian. Selama tidak melanggar nilai-nilai nasionalisme dan kesakralan bendera negara, maka tindakan itu bisa dimaklumi.

Jangan Disandingkan dengan Merah Putih

Meski menyambut positif sisi kreatif masyarakat, Prasetyo tetap menegaskan pentingnya menjaga makna dan kedudukan bendera Merah Putih sebagai simbol pemersatu bangsa. Ia meminta agar tidak ada pihak yang mencoba mempertentangkan bendera anime atau simbol pop culture lainnya dengan bendera kebangsaan Indonesia.

"Kita sebagai anak bangsa hanya punya satu bendera, yaitu Merah Putih," tegasnya.

Menurutnya, masalah bisa timbul jika ada upaya untuk menyandingkan atau bahkan menggantikan simbol nasional dengan atribut budaya lain, apalagi jika dilakukan dalam suasana perayaan kemerdekaan. Hal ini, menurutnya, bisa dianggap tidak menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Waspadai Potensi Distorsi Makna Kemerdekaan

Lebih jauh, Prasetyo mengingatkan bahwa kreativitas seharusnya tidak sampai mengganggu nilai-nilai nasionalisme. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkan pengibaran bendera non-nasional untuk kepentingan tertentu, yang justru menodai makna kemerdekaan.

"Jangan sampai ada yang memanfaatkan momentum ini untuk membenturkan kreativitas dengan nilai sakral kemerdekaan. Jangan ganggu suasana kebangsaan kita," ujarnya.

Peringatan ini disampaikan agar masyarakat lebih bijak dalam berekspresi, terutama saat menyambut hari bersejarah bangsa. Meski ruang kreatif harus dibuka, nilai-nilai nasionalisme dan simbol-simbol negara tetap harus dijaga dengan penuh rasa hormat.

Tidak Ada Razia atau Instruksi Khusus dari Pemerintah

Isu lain yang ikut beredar di media sosial adalah kabar bahwa aparat akan melakukan razia terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera Jolly Roger atau simbol bajak laut lainnya. Menanggapi hal ini, Prasetyo dengan tegas membantahnya.

"Nggak ada arahan seperti itu dari pemerintah. Tidak ada razia," tegasnya.

Ia memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pendekatan represif terhadap komunitas yang mengekspresikan kecintaan mereka pada budaya populer selama masih dalam batas wajar. Pendekatan pemerintah, kata Prasetyo, lebih kepada edukasi dan pemahaman agar masyarakat tidak salah kaprah dalam mengekspresikan kreativitasnya.

Antara Pop Culture dan Nasionalisme: Mencari Titik Temu

Pengibaran bendera One Piece sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari fenomena globalisasi dan gelombang budaya populer Jepang (pop culture) yang memang sudah sangat merasuk ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Serial anime seperti One Piece, Naruto, dan Attack on Titan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak anak muda di tanah air.

Namun, di tengah kecintaan terhadap budaya global tersebut, masyarakat juga perlu diingatkan untuk tetap menempatkan simbol-simbol nasional pada posisi tertinggi. Perayaan HUT RI bukan hanya soal pesta, tetapi juga momentum refleksi atas nilai perjuangan dan persatuan bangsa.

Maka dari itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa budaya populer boleh dirayakan, namun tidak boleh mengaburkan nilai luhur simbol negara. Pemerintah pun diharapkan tidak reaktif, melainkan bersikap terbuka namun tetap mengedepankan edukasi yang membangun.

Menakar Batas Wajar Ekspresi Budaya

Isu pengibaran bendera non-nasional, termasuk simbol anime atau komunitas tertentu, sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, simbol-simbol budaya global kerap muncul di ruang-ruang publik, dari mural, cosplay, hingga konser musik.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa menakar batas antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara. Bukan melarang, tapi mengarahkan. Bukan membatasi, tapi memberi ruang dengan rambu yang jelas.

Seperti kata Prasetyo, selama bentuk ekspresi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, maka tidak perlu dipermasalahkan. Namun, jika mulai mengaburkan makna sakral dari simbol negara, maka perlu ada pelurusan secara bijak.

Kesimpulan: Kreativitas Boleh, Tapi Hormati Simbol Negara

Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI ke-80 seharusnya bisa menjadi refleksi bersama. Di satu sisi, masyarakat semakin kreatif dan ekspresif dalam merayakan momen kebangsaan. Tapi di sisi lain, tantangan muncul dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme di tengah arus budaya global.

Pemerintah, melalui pernyataan Mensesneg, telah menunjukkan sikap terbuka namun tetap mengingatkan batasan yang harus dijaga. Kebebasan berekspresi tetap dijamin, selama tidak mengganggu simbol negara dan nilai-nilai perjuangan.

Di era digital seperti sekarang, di mana informasi dan tren menyebar cepat, edukasi publik menjadi kunci. Daripada melarang, lebih baik mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga makna dan identitas bangsa — tanpa harus mematikan kreativitas yang membangun.