5,6 Kilometer Jalan di Tigo Lurah Masih Tanah, Zigo Rolanda Janji Perjuangkan Penuntasan hingga 2026

Warga Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, mengeluhkan 5,6 kilometer Jalan Rimbo Data-Kapujan yang belum beraspal. Anggota DPR RI Zigo Rolanda berjanji mendorong penuntasan seluruh ruas pada 2026, sementara 3,7 kilometer akan ditangani melalui program Inpres Jalan Daerah mulai Oktober. Pemerintah nagari berharap konektivitas antarwilayah segera terwujud.

Sep 17, 2026 - 02:42
Sep 17, 2026 - 02:42
 0
5,6 Kilometer Jalan di Tigo Lurah Masih Tanah, Zigo Rolanda Janji Perjuangkan Penuntasan hingga 2026
5,6 Kilometer Jalan di Tigo Lurah Masih Tanah, Zigo Rolanda Janji Perjuangkan Penuntasan hingga 2026

Akses jalan yang memadai masih menjadi persoalan mendesak bagi masyarakat di Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Ruas Jalan Kapujan-Rimbo Data tercatat masih menyisakan sekitar 5,6 kilometer yang belum beraspal. Keluhan ini kembali mencuat dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI Zigo Rolanda ke Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah, Sabtu (29/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga dan pemerintah nagari menyampaikan langsung berbagai persoalan infrastruktur yang mereka hadapi. Wali Nagari Rangkiang Luluih, Abu Tasar, S.Sos., menegaskan bahwa kebutuhan terhadap Jalan Rimbo Data-Kapujan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan menyangkut akses dan aktivitas masyarakat Kecamatan Tigo Lurah secara keseluruhan.

"Infrastruktur jalan Rimbo Data-Kapujan ini sangat dibutuhkan, urat nadi masyarakat Kecamatan Tigo Lurah pada umumnya, khususnya Nagari Rangkiang Luluih," ujar Abu Tasar.

Dari total 5,6 kilometer yang belum teraspal, sebanyak 3,7 kilometer dipastikan akan ditangani pada 2026 melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Pekerjaan tersebut direncanakan mulai Oktober mendatang. Meski demikian, pemerintah nagari berharap seluruh bagian jalan yang belum teraspal dapat dituntaskan agar konektivitas antarwilayah tidak lagi terkendala.

Abu Tasar mengungkapkan bahwa kunjungan Zigo dilakukan atas permintaan masyarakat yang ingin menyampaikan langsung persoalan mereka. "Masyarakat minta Pak Zigo untuk datang. Pak Zigo memenuhi, akhirnya masyarakat dikumpulkan," katanya. Ia menilai pertemuan itu memberikan hasil memuaskan karena warga dapat bertatap muka dan memperoleh penjelasan terkait pembangunan infrastruktur.

Persoalan serupa disampaikan Wali Nagari Karabak Data, Pardinal, S.Pd.I. Ia menyoroti masih adanya akses jalan di wilayahnya yang belum tersentuh aspal meskipun Indonesia telah puluhan tahun merdeka. Menurut Pardinal, pemerintah nagari telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan pembangunan, termasuk menyelesaikan persoalan kawasan hutan lindung yang sebelumnya menjadi kendala.

"Semuanya, hutan lindung sudah bebas. Semua persyaratan regulasi sudah kami laksanakan. Apalagi dimasukkan kemarin untuk jalan IJD, tapi ada saja kendalanya tidak lewat," ujarnya. Setelah ditelusuri, ruas tersebut disebut belum masuk dalam parameter bidang kegiatan IJD dan belum tercantum dalam aplikasi. Pemerintah nagari pun masih membutuhkan penjelasan mengenai kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zigo menyatakan akan terus mendorong agar penanganan Jalan Kapujan-Rimbo Data dapat diperluas hingga seluruh 5,6 kilometer yang belum teraspal. "Kami akan terus memperjuangkan agar penanganan ruas jalan tersebut dapat dimaksimalkan hingga 5,6 kilometer pada tahun 2026 ini, sehingga seluruh bagian jalan yang belum teraspal dapat dituntaskan," tegasnya. Ia menyebut penuntasan akan dilakukan melalui skema Multi-Years Contract (MYC) agar pekerjaan berjalan bertahap dan berkelanjutan.

Selain Jalan Kapujan-Rimbo Data, sejumlah program pembangunan lain tengah berjalan di Kabupaten Solok melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta sektor perumahan. Program tersebut meliputi peningkatan Jalan Rimbo Data-Kapujan, DAK Fisik untuk lima kegiatan, penanganan jalan dan longsoran di kawasan Air Dingin sejak 2025 hingga 2027, pembangunan Air Baku Sapan Kayu Manang, penanganan sungai melalui Operasi dan Pemeliharaan (OP), P3TGAI di 21 titik, serta Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 250 unit ditambah 200 unit usulan pemerintah daerah.

Zigo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses dan konektivitas yang lebih baik. "Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan, irigasi, air baku, dan rumah, tetapi juga memastikan akses dan konektivitas semakin baik, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0