Purbaya Buka Suara soal Anggaran Karhutla: Berapa Pun Dicairkan, Tapi Ada Satu Syarat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan membatasi besaran anggaran yang dibutuhkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah. Namun, ia memberi syarat tegas: pengajuan dana tersebut tidak boleh digelembungkan.

"Iya, asal jangan di-mark up," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). Pernyataan itu disampaikannya menanggapi kebutuhan anggaran tambahan untuk operasional penanganan bencana, termasuk karhutla yang saat ini terjadi di berbagai wilayah.

Menurut Purbaya, penanganan bencana memiliki pendekatan berbeda dibanding belanja rutin. Ia menilai bencana menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengancam keselamatan masyarakat, sehingga perlakuan anggarannya pun tidak bisa disamakan dengan program lain.

Purbaya mengungkapkan BNPB sebenarnya sudah memiliki alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun. Jika jumlah itu dinilai kurang untuk operasional pemadaman di lapangan, pemerintah memastikan akan menambah sesuai kebutuhan. "Kita uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Kalau kurang ya kita tambah nanti," katanya.

Selain BNPB, Purbaya menyebut Kementerian Kehutanan telah mengajukan tambahan anggaran untuk penanganan karhutla dan sebagian di antaranya sudah dicairkan. Sementara untuk BNPB, ia menyatakan lembaga itu belum mengajukan tambahan biaya, sehingga besaran pasti dana yang akan dikucurkan masih menunggu penghitungan dan pengajuan resmi.

"BNPB belum ngasih biaya total. Ya, kita enggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi, ia akan assess ulang. Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh karena Aceh kan masif sekali," ujar Purbaya.

Saat ini karhutla dilaporkan melanda sejumlah provinsi, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Papua Tengah. Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah dengan kondisi terparah.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim, hingga pekan lalu tercatat 430 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.260,92 hektare. Dari jumlah itu, 1.197,32 hektare merupakan lahan, 32,84 hektare hutan, dan 30,71 hektare kebun. Sebagian besar lahan yang terbakar diketahui milik perusahaan.