WALHI Sumbar Kritik Penanganan Karhutla, Desak Evaluasi Tata Ruang dan Penindakan Korporasi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyampaikan kritik pedas terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekacauan penataan ruang di wilayah tersebut. Kritik ini disampaikan dalam Talkshow Peta Isu yang digelar Info Sumbar pada Kamis (3/9/2026) dengan tema "Padang Diselimuti Kabut Asap: Kabut Biasa atau Ancaman Kualitas Udara?".

Perwakilan WALHI Sumbar, Tommy Adam, menilai pemerintah belum bertindak tegas terhadap kejahatan kehutanan dan pelanggaran tata ruang yang berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan produksi konversi (HPK) dan ekosistem gambut, seperti di wilayah Lunang dan Tapan, menjadi pemicu utama munculnya titik panas (hotspot).

Tommy menegaskan bahwa aktivitas tanpa izin di kawasan hutan merupakan tindak pidana sesuai UU Kehutanan. "Ketika gambut dibiarkan dibakar dan tidak ada bentuk tanggung jawab negara untuk memproses hukum korporasi yang terlibat, dampaknya akan berulang. Yang menderita tetap rakyat," ujarnya.

Selain karhutla, Tommy juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan aktivitas pertambangan (Galian C) yang memperburuk pencemaran udara serta memicu bencana. Ia mendesak Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran pemerintah daerah untuk berani membatasi izin korporasi eksploitatif, melakukan mitigasi kesehatan bagi kelompok rentan, serta fokus menyelesaikan persoalan lingkungan ketimbang melakukan perjalanan ke luar daerah.

Talkshow yang dipandu Pebri Anita Sari itu juga menghadirkan narasumber lain, yaitu Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, Dr. Sugeng Nugroho, dan Praktisi Geographic Information System (GIS), Timtim Deby Purnasebta. Pembahasan lengkap mengenai isu kabut asap yang melanda Kota Padang dapat disaksikan melalui kanal YouTube @infosumbartv.