Menlu Tata Beberkan Arah Diplomasi RI, Incar Kursi DK PBB 2029-2030

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, memaparkan arah diplomasi Indonesia jika dipercaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu, beberapa jam setelah serah terima jabatan dengan Menlu sebelumnya, Sugiono, pada Senin (12/10).

Tata menegaskan bahwa pergantian menteri tidak mengubah arah perjuangan Indonesia. Ia menganalogikan estafet kepemimpinan sebagai tongkat yang berpindah tangan, namun tetap berlari menuju tujuan yang sama. Semangat itu pula yang mendasari pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2029-2030.

Menurut Tata, Indonesia memiliki tujuan jelas dalam pencalonan tersebut, yakni mendorong terciptanya Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Ia menekankan pentingnya reformasi tata kelola multilateral agar lembaga dunia itu mampu menjawab tantangan global secara lebih adil.

Indonesia sendiri bukanlah pendatang baru di DK PBB. Sepanjang sejarah, Indonesia tercatat pernah empat kali dipercaya menjadi anggota tidak tetap, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020. Pengalaman itu menjadi modal penting bagi Indonesia untuk kembali mencalonkan diri.

Selain mengejar kursi DK PBB, Tata mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini dipercaya duduk di UN Board of Auditors atau Auditor PBB untuk periode 2026 hingga 2032. Posisi itu dinilai strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan PBB.

Dalam kesempatan yang sama, Tata menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong PBB dan lembaga multilateral lainnya agar bekerja lebih efektif, representatif, dan efisien. Menurutnya, reformasi multilateral menjadi keniscayaan di tengah dinamika global yang terus berubah.

Tata juga menyoroti ketimpangan yang masih terjadi dalam sistem multilateral saat ini. Ia menilai sistem tersebut belum sepenuhnya berpihak pada negara berkembang atau Global South. Karena itu, Indonesia akan terus mendorong langkah-langkah penguatan sistem multilateral atau multilateral reform.

Dengan posisi strategis yang dimiliki, Indonesia berupaya memainkan peran lebih besar dalam arsitektur perdamaian dan keamanan dunia. Pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030 menjadi salah satu kendaraan utama untuk mewujudkan cita-cita tersebut.