Internet Super Cepat 1,4 GHz Segera Hadir? Ini Tantangannya!

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mengembangkan jaringan internet menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Namun, proses pelaksanaannya tidak akan berlangsung sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap karena berbagai tantangan yang masih perlu diatasi.

Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, kesiapan ekosistem yang mendukung teknologi ini masih belum memadai. Hal ini berdampak pada tingginya biaya pengembangan layanan internet di spektrum tersebut. Pemerintah menyadari kondisi ini dan mencoba menyesuaikan target penyediaan layanan ke rumah tangga demi mendorong peningkatan penetrasi internet secara merata.

“Melihat kondisi saat ini, terutama pada ekosistem pita 1,4 GHz yang belum matang, pengembangan layanan ke rumah tangga akan dilakukan secara bertahap,” jelas Wayan, Kamis (31/8/2025).

Frekuensi 1,4 GHz tergolong sebagai pita menengah atau mid band, yang memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang cukup luas serta kapasitas data yang cukup besar. Meski demikian, teknologi ini menghadapi kendala karena kurangnya dukungan dari produsen perangkat maupun infrastruktur teknis lainnya.

Julian Gorman, Head of Asia Pacific GSMA, menyoroti bahwa keterbatasan ekosistem adalah kendala utama dari pemanfaatan pita frekuensi ini. Menurutnya, agar suatu spektrum bisa dimanfaatkan secara optimal, dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen rantai pasok—mulai dari pembuat chip, produsen antena, hingga vendor perangkat.

“Masalah utama dari 1,4 GHz adalah kecilnya ukuran ekosistem pendukung,” terang Julian dalam konferensi virtual pada Senin (28/7/2025). Dia juga menambahkan bahwa spektrum yang sudah populer secara global seperti 3,5 GHz dan 2,6 GHz mendapat sambutan lebih baik karena didukung oleh rantai pasok global yang sudah matang, sehingga lebih efisien dari sisi biaya.

Sebaliknya, penggunaan frekuensi 1,4 GHz masih tergolong terbatas dan sporadis di berbagai wilayah dunia. Hal ini membuat perangkat, chip, serta dukungan teknis untuk frekuensi ini belum tersedia secara luas.

Namun, Julian menilai jika Indonesia memutuskan untuk mendorong penggunaan pita ini secara nasional, maka negara ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya ekosistem global untuk spektrum 1,4 GHz di masa mendatang. Meski demikian, tantangan terbesar tetap pada kurangnya skala yang dapat mendorong efisiensi biaya produksi dan operasional.

Agung Harsoyo, pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menambahkan bahwa spektrum 1,4 GHz cukup menjanjikan untuk digunakan dalam layanan fixed wireless access (FWA). Namun, keterbatasan kapasitas frekuensi membuat operator harus menambah investasi secara berkala, terutama jika jumlah pelanggan terus meningkat.

Menurut Agung, jika tidak dikelola dengan efisien, struktur biaya bisa membengkak dan margin keuntungan bisa tergerus. Untuk menjaga kualitas layanan tetap tinggi dan pelanggan tetap puas, solusi yang mungkin ditempuh adalah dengan menurunkan biaya penggunaan spektrum atau biaya regulasi.

"Spektrum frekuensi pada dasarnya dibagi secara nirkabel, tidak seperti jaringan optik yang didedikasikan. Jadi, ketika makin banyak yang menggunakan, kecepatannya akan terbagi dan menurun,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya konkret, Komdigi membuka seleksi penggunaan pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access (BWA) tahun 2025. Seleksi ini akan mencakup 3 regional dengan alokasi spektrum frekuensi 1432 MHz (80 MHz per blok) dan menggunakan teknologi time division duplexing (TDD), dengan masa berlaku izin selama 10 tahun.

Untuk mengikuti seleksi ini, peserta harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan berbagai langkah ini, Indonesia tampaknya sedang mempersiapkan fondasi menuju internet berkecepatan tinggi yang lebih merata. Namun, kesuksesannya sangat bergantung pada kolaborasi industri, kesiapan teknologi, serta dukungan kebijakan yang efisien dari pemerintah.