Megawati Rapikan PDIP, Hasto Tak Masuk Struktur Baru

Megawati Bentuk Struktur Baru DPP PDIP Tanpa Hasto Kristiyanto

Jakarta - Di tengah dinamika politik nasional, Megawati Soekarnoputri kembali dipercaya memimpin PDIP sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030. Pelantikan struktur DPP baru digelar dalam ajang Kongres VI PDIP di Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Sabtu, 2 Agustus 2025, namun menarik perhatian lantaran nama Hasto Kristiyanto tidak muncul dalam susunan pengurus baru.

Hasto Dibebaskan Usai Dapat Amnesti Presiden Prabowo

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto yang pernah menjabat sebagai Sekjen PDIP divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap PAW anggota DPR. Tetapi pada Jumat malam, 1 Agustus 2025, ia dibebaskan setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR bersama pemberian abolisi kepada sejumlah napi lainnya. Keputusan ini disebut bagian dari kebijakan nasional menjelang HUT Kemerdekaan 17 Agustus, dengan tujuan utama memupuk persatuan nasional.

Megawati Rangkap Jabatan Sekjen PDIP

Dalam Kongres VI, Megawati tidak hanya dipilih kembali sebagai Ketua Umum secara aklamasi, namun juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDIP untuk lima tahun ke depan. Megawati pun secara formal mengambil sumpah jabatan sendiri sebagai Sekjen—langkah yang mengejutkan kalangan politik, sebab jabatan Sekjen biasanya diisi oleh Hasto selama dua periode terakhir.

Absennya Hasto dalam Struktur dan Pelantikan

Terlepas dari kehadirannya dalam hiruk-pikuk Kongres VI, Hasto ternyata tidak dilantik dalam jajaran DPP PDIP baru. Ia juga tidak hadir saat acara pelantikan yang dipimpin Megawati secara langsung di panggung utama. Para pengurus yang hadir kompak mengucapkan sumpah setelah dipimpin oleh Megawati, namun tanpa menyertakan nama Hasto dalam struktur resmi.

Struktur Lengkap DPP PDIP 2025‑2030: Nama-nama Baru yang Mencuat

Berikut susunan lengkap pengurus inti DPP PDIP untuk periode 2025–2030, selain Ketua Umum dan Sekjen Megawati:

Struktur pengurus DPP PDIP 2025-2030
1.⁠ ⁠Ketua Bidang Kehormatan Partai - Komarudin Watubun
2.⁠ ⁠Ketua Bidang Sumber Daya - Said Abdulla
3.⁠ ⁠Ketua Bidang Luar Negeri - Ahmad Basarah
4.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif - Bambang Wuryanto
5.⁠ ⁠Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi - Djarot Saiful Hidayat
6.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif - Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7.⁠ ⁠Ketua Bidang Politik - Puan Maharani
8.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah - Ganjar Pranowo
9.⁠ ⁠Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM - Yasonna H. Laoly
10.⁠ ⁠Ketua Bidang Perekonomian - Basuki Tjahaja Purnama
11.⁠ ⁠Ketua Bidang Kebudayaan - Rano Karno
12.⁠ ⁠Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan - Puti Guntur Soekarno
13.⁠ ⁠Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan - Abdullah Azwar Anas
14.⁠ ⁠Ketua Bidang Penanggulangan Bencana - Tri Rismaharini
15.⁠ ⁠Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja - Darmadi Durianto
16.⁠ ⁠Ketua Bidang Kesehatan - Ribka Tjiptaning
17.⁠ ⁠Ketua Bidang Jaminan Sosial - Charles Honoris
18.⁠ ⁠Ketua Bidang Perempuan dan Anak - I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19.⁠ ⁠Ketua Bidang Koperasi dan UMKM - Andreas Eddy Susetyo
20.⁠ ⁠Ketua Bidang Pariwisata - Wiryanti Sukamdani
21.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga - MY Esti Wijayanti
22.⁠ ⁠Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME - Zuhairi Misrawi
23.⁠ ⁠Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital - Muhammad Prananda Prabowo
24.⁠ ⁠Ketua Bidang Pertanian dan Pangan - Sadarestuwati
25.⁠ ⁠Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan - Rokhmin Dahuri
26.⁠ ⁠Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - Eriko Sotarduga
27.⁠ ⁠Ketua Bidang Hukum dan Advokasi - Ronny Talapessy
28.⁠ ⁠Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi - Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara

1. ⁠Sekretaris Jenderal - Megawati Soekarnoputri
2. ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal - Dolfie O.F.P.
3. ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan - Utut Adianto
4. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan - Sri Rahayu
5. ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi - Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan - Yoseph Aryo Adhi Dharmo
7. ⁠Bendahara Umum - Olly Dondokambey
8. Wakil Bendahara Bidang Internal - Rudianto Tjen
9. ⁠Wakil Bendahara Bidang Eksternal - Yuke Yurike

Suasana Haru Saat Hasto Tiba, Megawati Menitikkan Air Mata

Walaupun tidak terpilih jadi pengurus, Hasto hadir dalam sesi penutupan Kongres VI pada Sabtu sore sekitar pukul 15.40 WITA. Megawati sedang menyampaikan pidato politik ketika Hasto tiba dan disambut dengan tepuk tangan serta nyanyian kader. Ia berjalan ke panggung, mencium tangan Megawati, dan suasana berubah emosional saat sang ketua umum menitikkan air mata.

Megawati juga disebut menggenggam tangan Hasto sembari berhenti sejenak di tengah sorakan kader, kemudian meneriakkan kata "Merdekaa!" secara bergelora. Ia menyinggung soal perjuangan mencari keadilan hukum bagi Hasto dan menyindir lembaga KPK yang dinilai kini mengalami pergeseran dari idealismenya di masa lalu.

Isu Keadilan dan Kritik terhadap KPK

Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan bahwa ia sering menyebut nama Hasto saat berzikir malam. Ia berharap agar keadilan hakiki berlaku bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil secara hukum, menyuarakan bahwa Hasto hanya salah satu contoh dari banyak pihak yang mengalami ketidakadilan tersebut.

Lebih lanjut Megawati menyindir KPK, mengkritik praktik yang dinilai telah kehilangan arah. Ia menilai pemberian amnesti kepada Hasto membutuhkan ingatan publik soal bagaimana KPK semula dibentuk dan prinsip yang diembannya, sebelum berubah menjadi entitas yang—menurutnya—dipenuhi praktik inkonsistensi dan intervensi politik.

Peluang Hasto Kembali Jadi Sekjen? Megawati Rangkap Hingga Kongres Berikutnya?

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, mengakui bahwa keputusan Megawati merangkap jabatan Sekjen termasuk pertimbangan matang dari sang Ketua Umum. Ribka juga menanggapi pertanyaan publik soal kemungkinan Hasto kembali menduduki posisi tersebut.

Ia mengatakan bahwa memasukkan nama Hasto bisa saja terjadi kemudian, memastikan struktur final akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM—sehingga nantinya posisi Sekjen sudah jadi syarat administratif. Namun, hingga pelantikan awal, daftar tersebut tidak menyertakan Hasto, yang kemungkinan baru diusulkan setelah kongres saat struktur direvisi.