Banjir Bandang Solok, Pemerintah Percepat Pemulihan dan Soroti Mitigasi Hulu Sungai

Pemerintah Kabupaten Solok bersama sejumlah kementerian dan lembaga menggelar pertemuan untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang. Pertemuan berlangsung di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok pada Selasa (20/10/2026), dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi menghadapi potensi bencana susulan.

Dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu, Pemkab Solok memaparkan perkembangan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan bahwa dokumen R3P telah disampaikan sebagai dasar perencanaan pemulihan pascabencana. Namun, bencana yang kembali terjadi pada September 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah. Ia menyebut pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk mendorong pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemulihan masyarakat.

"Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah melaksanakan pembangunan dan pemulihan pascabencana," ungkap Jon Firman Pandu.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan langkah konkret serta pola kerja yang lebih efektif dari seluruh pihak. Menurutnya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen bersama agar program pemulihan dapat segera dilaksanakan dan masyarakat terdampak kembali menjalankan aktivitasnya.

Dukungan pemulihan juga diarahkan pada sektor ekonomi. Perwakilan Kemenko Perekonomian, Desi Zulfrani, menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi wilayah terdampak.

Di sisi lain, penguatan mitigasi menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Tim pakar, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor dan pergerakan tanah. Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas teknis terkait diminta segera mendeteksi sumbatan aliran sungai serta menangani material dan endapan longsor yang berpotensi membentuk bendungan alam.

Pemantauan titik rawan longsor dan penguatan sistem deteksi dini juga dinilai penting agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat dan langkah antisipasi segera dilakukan.