Saudi Bongkar Modus Houthi Danai Perang, Pendapatan Negara hingga Bea Cukai Disebut Dialihkan

Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman, Mohammed Al Jaber, melontarkan tuduhan keras terhadap kelompok Houthi. Menurutnya, kelompok yang didukung Iran itu memanfaatkan krisis kemanusiaan dan ekonomi di Yaman sebagai sumber pendanaan perang sekaligus menghambat upaya perdamaian.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Jaber melalui media sosial X pada Selasa (20/10). Ia menuding Houthi telah mengalihkan pendapatan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga sektor telekomunikasi, untuk membiayai serangan terhadap warga Yaman, Arab Saudi, dan kapal-kapal dagang di perairan internasional. Sementara itu, kewajiban membayar gaji pegawai negeri dan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat justru diabaikan.

Al Jaber juga menyoroti kondisi di Taiz, tempat pasukan pemerintah Yaman terus menghadapi serangan Houthi. Ia menuduh kelompok tersebut mengepung warga sipil dan menghambat akses masyarakat terhadap makanan serta obat-obatan. "Yaman bukan milik Houthi, dan Taiz tidak akan tetap menjadi sandera agenda mereka," ujarnya.

Dalam pernyataannya, Al Jaber merujuk laporan Panel Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terbit pada 2024. Laporan itu mendokumentasikan penggunaan jaringan telekomunikasi oleh Houthi untuk mengumpulkan dana bagi pasukan drone dan pertahanan pantai melalui pengiriman jutaan pesan kepada pelanggan.

Menurut laporan tersebut, otoritas Houthi mengumpulkan sekitar 994 miliar riyal Yaman atau setara US$4,2 miliar dari bea cukai impor bahan bakar yang melewati pelabuhan yang mereka kuasai pada April 2022 hingga Juni 2024. Dengan memperhitungkan biaya tambahan dan margin keuntungan, panel memperkirakan total pendapatan Houthi dari sektor bahan bakar mencapai 1,34 triliun riyal Yaman selama periode itu.

Mengacu pada siaran pers Kementerian Keuangan AS pada Januari, Al Jaber menyebut Houthi meraup US$2 miliar setiap tahun dari penyelundupan minyak. Pendapatan itu, katanya, digunakan untuk membiayai kegiatan militer alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat. "Praktik Houthi menunjukkan pola berulang dalam mengeksploitasi krisis sebagai instrumen tekanan politik sebelum kemudian menampilkan diri sebagai korban dan mengabaikan tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri," tulis Al Jaber, seperti dilaporkan Arab News.

Al Jaber juga membantah klaim Houthi soal blokade terhadap Yaman. Ia menegaskan pelabuhan-pelabuhan di Hodeidah yang dikuasai kelompok tersebut masih menerima pengiriman makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan barang komersial. Ia mencontohkan penyitaan empat pesawat Yemenia Airways oleh Houthi pada Juni 2024 sebagai salah satu tindakan yang menghambat upaya perdamaian, serta menyoroti gangguan operasional Bandara Internasional Sanaa yang berkontribusi terhadap kehancuran bandara dan keempat pesawat itu akibat serangan udara Israel pada Mei 2025.

Pernyataan Al Jaber muncul di tengah meningkatnya pertempuran antara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan kelompok Houthi. Ketegangan juga meluas ke Arab Saudi, dengan serangkaian serangan terhadap sasaran sipil, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, yang dilaporkan menewaskan 13 orang. Di Taiz, situasi kemanusiaan memburuk akibat pertempuran dan terputusnya jalur pasokan utama, memicu kenaikan harga pangan dan bahan bakar serta memaksa ribuan warga mengungsi. Pada Selasa (20/10), serangan rudal Houthi di kawasan permukiman kota itu dilaporkan menewaskan dua remaja perempuan dan melukai enam orang lainnya.

Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, turut memperingatkan bahwa pengepungan di Taiz menempatkan warga sipil dalam bahaya besar dan menyerukan agar akses bantuan kemanusiaan segera dibuka. Al Jaber menegaskan Arab Saudi akan terus melindungi wilayah, warga negara, dan kapal-kapalnya, serta mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional hingga perdamaian dan pembangunan negara itu dapat dipulihkan.