Pelapor Khusus PBB Dorong Warga Indonesia Pakai Kekuatan Boikot Tekan Israel

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, mendorong masyarakat global termasuk Indonesia memakai kekuatan ekonomi guna menekan Israel agar menghentikan pendudukan di Palestina. Menurutnya, boikot, pilihan konsumsi sehari-hari, hingga keputusan investasi bisa menjadi instrumen perlawanan terhadap sistem ekonomi yang menopang pendudukan tersebut.

Albanese menegaskan perjuangan membela hak rakyat Palestina tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi dan pernyataan politik. Publik, katanya, perlu mengidentifikasi perusahaan, industri, dan lembaga riset yang meraup keuntungan dari pendudukan Israel, lalu memakai daya beli untuk menuntut perubahan.

"Indonesia punya 250 juta warga. Kalau 10 persen saja menggunakan kekuatan boikotnya, itu sudah sangat berarti," ujar Albanese dalam diskusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina yang digelar Amnesty International Indonesia di Jakarta, Rabu (21/10).

Ia mencontohkan langkah sederhana yang bisa dilakukan konsumen, seperti berhenti memakai layanan Airbnb, tidak membeli produk minuman Coca-Cola, atau tidak membeli pakaian merek Zara. "Bukan soal semua orang harus memboikot semua produk sekaligus, tapi pilih tindakan yang dapat dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Pilih satu, pilih sesuatu," katanya dari panggung diskusi di Taman Ismail Marzuki.

Albanese juga mengarahkan peserta melihat daftar boikot yang dikeluarkan gerakan BDS Indonesia. Ia menyarankan memilih satu hingga tiga entitas untuk diboikot, baik di sektor perbankan, industri makanan dan minuman, maupun fesyen. "Coba lihat daftar boikot yang dikeluarkan oleh gerakan BDS Indonesia. Lihat bagian perbankan, ada tidak satu bank yang paling banyak terlibat dalam kegiatan pendudukan Israel di Palestina? Pilih itu dan hindari, boikot," tambahnya.

Seruan itu sejalan dengan pendekatan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) yang dipimpin masyarakat sipil Palestina untuk menekan Israel melalui boikot, divestasi saham, dan sanksi ekonomi. Gerakan ini mendorong individu, institusi, dan pemerintah mengakhiri hubungan ekonomi yang dianggap melancarkan pendudukan serta pelanggaran hak-hak Palestina. BDS, misalnya, secara resmi mendukung kampanye boikot terhadap Zara pada 2025.

Albanese menilai persoalannya lebih luas daripada sekadar membeli atau tidak membeli sebuah produk. "Kita harus mengendalikan kekuatan kapitalisme. Kita harus menyadari kita adalah bagian dari ekonomi global di mana sebagian kecil orang yang mengendalikan kegiatan ekonomi dunia," tegasnya. Ia pun mendorong ethical investment atau investasi etis agar dana yang ditempatkan di perusahaan maupun instrumen investasi tidak mendukung kegiatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Di hadapan sekitar 800 peserta diskusi, Albanese menyebut Indonesia beruntung karena secara historis selalu melawan penindasan di Palestina, berbeda dengan Italia yang pemerintahnya bersikap sebaliknya. Seruan ini muncul di tengah besarnya korban konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023. Mengutip laporan OCHA yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Gaza, hingga pertengahan Oktober 2026 jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza melampaui 74.000 orang dan lebih dari 175.000 lainnya terluka.

Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa sejumlah pegiat HAM Indonesia tengah memperjuangkan masuknya draft RUU Boikot Israel dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU tersebut menargetkan hubungan ekonomi atau penyediaan barang dan jasa (procurement) yang bersumber dari Israel. Studi menunjukkan hubungan ekonomi dengan Israel lazim dilakukan negara yang ingin membeli produk senjata dan alat mata-mata canggih buatan Israel.