IJTI Sumbar Soroti Peran Jurnalis TV di Tengah Bencana dan Gempuran AI

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Sumatera Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V pada 23-25 Oktober 2026 di Kota Padang. Forum empat tahunan ini mengangkat tema evaluasi komunikasi kebencanaan, menyoroti peran jurnalis televisi yang dinilai krusial sebagai penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat terdampak bencana.

Ketua Pelaksana Musda V IJTI Sumbar, Wahyudi Agus, menegaskan bahwa media televisi memiliki kekuatan visual yang harus dimaksimalkan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, dokumentasi pascabencana yang kaya visual dan mudah dipahami seharusnya membantu warga mengenali risiko serta memperkuat kesiapan menghadapi ancaman berikutnya, bukan sekadar menyajikan drama.

"Penyajian dokumentasi pascabencana yang kaya visual dan mudah dipahami harus bisa membantu masyarakat mengenali risiko serta menguatkan kesiapsiagaan mereka menghadapi ancaman berikutnya," ujar Wahyudi dalam keterangan persnya, Kamis (22/10).

Selain isu kebencanaan, Musda V IJTI Sumbar juga membahas tantangan industri media saat ini, seperti pergeseran algoritma media sosial, ancaman disinformasi atau hoaks, dan perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Jurnalis televisi dituntut meningkatkan akurasi, integritas, dan independensi di lapangan.

Sekretaris Pelaksana, Dasril Reta Hadisuri, menyampaikan bahwa selain agenda reorganisasi kepengurusan periode 2026-2030, rangkaian acara diisi dengan talkshow penanganan bencana hidrometeorologi serta pemberian apresiasi kepada tokoh dan jurnalis yang konsisten mengawal isu kebencanaan.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum IJTI Pusat Herik Kurniawan dan Korwil IJTI Sumatera Gusti Yennosa. Musda ditutup dengan jalan santai bersama ke Bukit Gado-gado pada Minggu (25/10/2026).

Ketua IJTI Pengda Sumbar periode 2022-2026, Defri Mulyadi (Imung), berharap Musda ini melahirkan arah baru bagi kualitas jurnalistik dan literasi kebencanaan di Sumatera Barat. "Musda adalah amanat organisasi untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan kepemimpinan baru secara demokratis demi menguatkan peran jurnalisme yang berpihak pada publik," tuturnya.