Bupati Solok Selatan Tekankan Dana BOS Harus Dikelola Transparan, Minta Pengawasan Diperketat

Bupati Solok Selatan H. Khairunas menegaskan pengelolaan dana BOS harus transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Dalam sosialisasi antikorupsi, ia meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan memperkuat pembinaan kepala sekolah serta koordinasi dengan penegak hukum.

Oct 20, 2026 - 20:02
Updated: 12 hours ago
0
Bupati Solok Selatan Tekankan Dana BOS Harus Dikelola Transparan, Minta Pengawasan Diperketat
Bupati Solok Selatan Tekankan Dana BOS Harus Dikelola Transparan, Minta Pengawasan Diperketat

Bupati Solok Selatan H. Khairunas menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pemerintah, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini disampaikannya sebagai upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dan satuan pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan Khairunas dalam kegiatan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 yang digelar pada Senin (19/10/2026) di Hotel Pesona Alam Sangir. Acara ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurut Khairunas, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak tatanan sosial, dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan sistem, penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta pengawasan yang konsisten.

"Pengelolaan dana BOS, misalnya, harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel agar anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik," tegas Khairunas.

Ia juga meminta Inspektorat Daerah bersama Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pembinaan terhadap kepala sekolah, khususnya yang baru dilantik. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum perlu diperkuat sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Khairunas menambahkan bahwa sosialisasi serupa perlu diperluas kepada wali nagari terpilih agar komitmen pencegahan korupsi semakin kuat hingga ke tingkat pemerintahan nagari. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dari pusat hingga daerah.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User