Demokrat Kuasai Senat dan DPR AS, Trump Hadapi Tekanan Politik hingga Ancaman Pemakzulan

Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilu sela Amerika Serikat setelah mengamankan kendali penuh atas dua majelis tertinggi Kongres, yakni Senat dan Dewan Perwakilan, pada Selasa (3/11). Hasil ini menjadi pukulan berat bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik, sekaligus memunculkan skenario terburuk bagi pemerintahan sang presiden.

Berdasarkan penghitungan suara CNN hingga Kamis (5/11) pagi WIB, Demokrat telah meraih 245 kursi di Dewan Perwakilan, sementara Republik hanya mengantongi 145 kursi. Di Senat, Demokrat mengumpulkan 54 kursi dan Republik 44 kursi. Dengan komposisi tersebut, Demokrat kini memegang kendali penuh atas kedua majelis legislatif.

Kemenangan ini dinilai membuat Trump harus mulai menerima kenyataan bahwa dirinya akan dicap sebagai lame duck president, yakni presiden yang kehilangan pengaruh politiknya akibat hasil pemilu sela. Posisi tersebut membuat sisa masa kepresidenannya hingga 2027 diprediksi berjalan jauh lebih sulit.

Dampak paling langsung terlihat pada agenda legislatif Trump. Jika Partai Republik menang, Trump berpotensi menghabiskan dua tahun sisa kepresidenannya dengan lancar saat berhadapan dengan Kongres. Namun, dengan Demokrat menguasai Senat dan Dewan Perwakilan, berbagai agenda legislatifnya dipastikan terhambat, bahkan fungsi dasar pemerintahan berisiko mengalami kebuntuan.

Trump kini membutuhkan dukungan bipartisan untuk meloloskan undang-undang, terutama yang berseberangan dengan Demokrat. Dalam Kongres yang terbelah, partai yang tidak menguasai Gedung Putih biasanya memanfaatkan momentum pembahasan pendanaan pemerintah dan kenaikan plafon utang untuk menekan pihak mayoritas agar memberikan konsesi. Praktik ini berpotensi mendorong kedua pihak ke ambang konfrontasi politik.

Selain menghadapi kebuntuan legislatif, Trump juga terancam penyelidikan hingga upaya pemakzulan. Partai Demokrat diperkirakan akan meluncurkan penyelidikan terhadap Trump, Gedung Putih, dan perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan pemerintahan Trump. Sebagai partai mayoritas, Demokrat memiliki kewenangan mengeluarkan surat panggilan paksa melalui komite-komite Kongres.

Demokrat telah menegaskan akan memanfaatkan mayoritas di Kongres untuk mengeluarkan subpoena dan menggelar sidang yang berfokus pada tindakan Trump beserta para sekutunya. Trump juga kemungkinan menghadapi upaya pemakzulan lagi yang kali ini bisa lebih sulit diredam. Sebelumnya, Trump telah dimakzulkan dua kali oleh Dewan Perwakilan, tetapi selalu dibebaskan dalam proses peradilan di Senat sehingga tidak pernah dilengserkan dari jabatannya.

Hasil pemilu sela ini juga berpotensi mengganggu agenda perang AS terhadap Iran. Demokrat baru akan resmi mengambil alih kendali Senat pada 3 Januari. Selama ini, Demokrat vokal mengkritik keras perang Trump terhadap Iran dan diprediksi berpotensi menghalangi pengucuran dana tambahan untuk membiayai perang tersebut di masa depan.

Meski begitu, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, Tirta Parsi, memprediksi Demokrat cenderung tidak akan menahan pendanaan militer karena khawatir dituduh melemahkan pasukan Amerika Serikat. Namun, Demokrat masih dapat menempuh langkah lain untuk meningkatkan tekanan agar perang segera diakhiri, misalnya memanfaatkan kendali atas Senat untuk menyelidiki perang tersebut, termasuk memeriksa apakah pemerintahan Trump telah mematuhi aturan hukum dalam melancarkan serangan. Belum jelas apakah Demokrat akan bersatu mendukung upaya membatasi perang tersebut.