Beda Sikap RI-Singapura soal Asap Karhutla, Kemlu: Diplomasi ASEAN Tak Boleh Berhenti

Kementerian Luar Negeri RI memastikan perbedaan sikap antara Indonesia dan Singapura terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap tidak akan merusak persatuan negara-negara ASEAN. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, menilai perbedaan kebijakan nasional di antara anggota ASEAN merupakan hal yang wajar.

Meski begitu, menurut Ina, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi diplomasi antarnegara. Ia menekankan bahwa diplomasi membutuhkan dialog yang berkelanjutan. "Di dalam diplomasi, saya pernah mengajarkan kepada teman-teman diplomat junior, diplomasi itu kata yang paling mudah diucapkan, tetapi sebetulnya membutuhkan dialog yang tidak berhenti," kata Ina dalam media gathering persiapan KTT ASEAN ke-49 di Kemlu RI, Rabu (4/11).

Ina menjelaskan, 11 negara anggota ASEAN memiliki kondisi ekonomi yang beragam, mulai dari negara kurang berkembang, berkembang, hingga ekonomi yang lebih maju. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi negara-negara ASEAN untuk tetap bertemu dan berdialog. "Tetapi, kita tetap saja bertemu. Dan menurut saya, diplomasi itu tidak boleh berhenti meskipun kebijakan nasional masing-masing berbeda-beda," tambahnya.

Terkait persoalan karhutla yang berpotensi menjadi isu pencemaran kabut asap lintas batas, Ina mengingatkan bahwa dampak terbesar justru dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Karena itu, ia menegaskan Indonesia harus segera menghentikan karhutla. Menurutnya, Menlu Indonesia telah menegaskan bahwa korban terbesar adalah Indonesia, sehingga Presiden juga telah mengerahkan 71.000 personel untuk penanganan.

"Pada prinsipnya adalah Menlu Indonesia menegaskan bahwa korban terbesar yang terutama adalah Indonesia. Sehingga tentunya Indonesia harus dan Presiden juga sudah mengerahkan 71.000 itu kan luar biasa. Jadi intinya adalah bahwa Indonesia harus mengupayakan karhutlah ini berhenti dengan segera mungkin karena korbannya yang terbanyak adalah rakyat kita sendiri," ujar Ina.

Ina juga menyoroti pentingnya percepatan operasionalisasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC), pusat koordinasi ASEAN untuk menangani pencemaran kabut asap lintas batas. Pusat tersebut membutuhkan ratifikasi dari enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi, namun hingga kini baru Vietnam yang meratifikasi kesepakatan pembentukannya.

Menurut Ina, keberadaan ACCTHPC menjadi penting karena pusat koordinasi itu berlokasi di Indonesia. Ia menyebut pusat tersebut akan menjadi penguat kesepakatan yang telah dibuat ASEAN sejak 2003, termasuk sistem monitoring yang dibangun pada 2013 dan negosiasi mengenai pusat yang tuntas pada 2023. "Center itu harus up and running. Kalau tidak, tidak ada gunanya kita membuat center yang kakinya buntung. Jadi, kita harus segera mengimplementasikan apa yang kita idam-idamkan melalui center itu," kata Ina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan memastikan hubungan negaranya dengan Indonesia tetap terjaga di tengah sorotan persoalan kabut asap akibat karhutla. Vivian menyampaikan hal itu setelah bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Rabu (28/10). Ia mengakui Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan pandangan dalam sejumlah persoalan, namun menilai perbedaan tersebut sebagai hal yang wajar.