BGN Periksa 5.355 Dapur MBG Bermasalah Hasil Audit Kejagung

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 5.355 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terindikasi bermasalah. Temuan ini berasal dari hasil audit yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap total 16.482 SPPG.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa dari hasil klasifikasi data, ribuan SPPG tersebut terindikasi melakukan pelanggaran dengan kategori ringan, sedang, hingga berat. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/7).

Pemeriksaan mendalam ini bertujuan untuk memastikan apakah pelanggaran yang terjadi mengandung unsur mens rea, termasuk dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG. Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan adanya niat untuk melakukan kecurangan atau penggelapan dana.

"Apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit, atau ngambil duit. Ini semua akan kita bereskan," tegasnya.

BGN tidak akan segan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi penghentian sementara (suspend) operasional dapur, serta sanksi perorangan bagi Kepala SPPG berupa teguran hingga pemecatan.

"Bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," tutur Sudaryono.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas program MBG yang menjadi prioritas pemerintah. BGN berkomitmen untuk memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.