Mitra Dapur MBG Desak BGN Berhenti Ubah Aturan, Peringatkan Gelombang Keberatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai terlalu sering berubah. Mereka meminta BGN mengevaluasi dan mengomunikasikan setiap perubahan aturan secara memadai agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana di lapangan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) Gardian Muhammad menegaskan pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran. Menurutnya, kemampuan mitra menjalankan dapur MBG dalam jangka panjang juga harus diperhitungkan.

"Kami mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra, baik SPPG Terpencil maupun SPPG di wilayah aglomerasi," ucap Gardian kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/11).

Gardian menjelaskan operasional dapur MBG melibatkan banyak komponen pembiayaan, mulai dari pengadaan bahan baku, tenaga kerja, utilitas, distribusi, pemeliharaan fasilitas, hingga pengembalian investasi mitra. Karena itu, perubahan skema pembiayaan harus mempertimbangkan keseluruhan kebutuhan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa mitra telah mengeluarkan modal untuk menyediakan tanah, bangunan, renovasi, peralatan dapur, instalasi pendukung, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar investasi itu dinilai belum sepenuhnya kembali, sehingga pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai skema pengembalian investasi dan insentif fasilitas.

"Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, tetapi pada saat yang sama kepastian atas keberlanjutan pembiayaan investasinya justru semakin tidak jelas," ujarnya.

Gardian menegaskan permintaan mitra bukan untuk memperoleh keuntungan berlebihan dari program pemerintah. Yang dibutuhkan adalah skema pembiayaan yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan agar mitra tetap mampu menjalankan operasional dapur. Ia pun mendorong BGN melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi riil masing-masing SPPG sebelum menerapkan kebijakan baru secara menyeluruh, dengan membedakan karakteristik wilayah serta melibatkan asosiasi dan mitra dalam proses evaluasi.

Sebelumnya, BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur MBG sebesar Rp3.000 per penerima manfaat. Kebijakan ini menggantikan mekanisme penggantian biaya sesuai pengeluaran (at cost) tanpa plafon yang sebelumnya digunakan. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan perubahan itu dilakukan untuk mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui alokasi anggaran negara, dengan biaya operasional setiap SPPG dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.

BGN juga mengubah skema insentif fasilitas SPPG dari tarif tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat, dengan besaran yang memperhitungkan ketersediaan dan mutu layanan. Anggaran penyediaan makanan ditetapkan Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Selain itu, kendaraan distribusi tidak lagi masuk komponen biaya operasional karena fasilitas tersebut, bersama bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan, menjadi kewajiban yang harus disediakan mitra. Tysa menyatakan seluruh komponen pembiayaan dihitung berdasarkan periode satu bulan penuh.