PHK di Indonesia Diprediksi Tembus 90 Ribu, Said Iqbal Soroti Industri Tekstil dan Sepatu

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memperkirakan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga akhir 2026 bisa menembus 90 ribu orang. Perkiraan itu disampaikannya dalam konferensi pers daring, Selasa (3/11).

Menurut Said, PHK paling banyak terjadi di industri padat karya yang berorientasi ekspor, terutama tekstil, garmen, dan sepatu. KSPI sendiri mencatat sekitar 70 ribu pekerja terkena PHK hingga Juni 2026. Sementara data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikutipnya menunjukkan sekitar 83 ribu korban PHK hingga akhir Oktober atau awal November.

Said mengaku belum memiliki angka terbaru dari KSPI. Namun, dengan membandingkan data tersebut, ia menduga jumlah korban PHK saat ini sudah melampaui 83 ribu orang, meski belum mencapai ratusan ribu. "Kalau 83 ribu dengan data acuan KSPI yang bedanya sekitar empat bulan, saya juga tidak terlalu yakin. Mungkin kira-kira di atas 90 ribu, tapi tidak sampai di atas ratusan ribu," ujarnya.

KSPI dan Partai Buruh berencana mengumumkan angka terbaru PHK pada akhir November 2026. Data itu nantinya menjadi bahan pembanding dengan catatan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Said yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh menyebut temuan lapangan menunjukkan PHK terbanyak terjadi di sektor tekstil, garmen, dan sepatu yang memproduksi barang bermerek untuk pasar internasional. Pemilik atau principal perusahaan tersebut umumnya berasal dari Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sejumlah merek yang diproduksi antara lain Puma, Adidas, dan Nike untuk sepatu, serta Uniqlo, Ralph Lauren, dan H&M untuk garmen.

Menurut Said, penurunan daya beli masyarakat internasional menjadi salah satu penyebab perusahaan mengurangi produksi hingga menutup pabrik. Kondisi itu turut dipengaruhi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada kenaikan harga gas industri serta bahan bakar minyak. Fluktuasi nilai tukar dolar AS dan melemahnya permintaan di negara tujuan ekspor seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Singapura juga menekan penjualan. "Karena daya beli masyarakat internasional turun. Akibat perang Iran, Amerika dan Israel, sehingga harga gas industri dan BBM naik," jelasnya.

Said juga menyoroti PHK di dua perusahaan, yakni PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Lebak, Banten, dan PT Ghim Li Indonesia di Batam, Kepulauan Riau. Sekitar 1.170 pekerja Ghim Li terkena PHK. Ia mengaku akan mendatangi perusahaan itu karena belum ada kejelasan soal pemenuhan hak pekerja, termasuk apakah pesangon akan dibayar atau karyawan akan dipekerjakan kembali.

Terkait penutupan PWI 6, Said membenarkan adanya keluhan dugaan pungutan liar oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan daerah. Ia menyebut pungutan itu diduga meminta uang kepada perusahaan, termasuk menjelang Lebaran, sehingga menambah biaya operasional. Meski demikian, ia menegaskan dugaan pungli bukan faktor utama penutupan PWI 6. Menurutnya, keputusan itu lebih berkaitan dengan efisiensi grup perusahaan yang mengurangi jumlah pabrik. Said juga menyebut PWI 6 membayarkan pesangon pekerja dengan ketentuan satu kali upah.