Amien Rais Desak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Peringatkan Prabowo soal Potensi Gejolak Sosial

Sahkato.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah politik terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Amien meminta Prabowo mendorong Gibran mengundurkan diri dari jabatannya dan memperingatkan potensi gejolak sosial apabila persoalan tersebut terus berlarut-larut.

Pernyataan Amien Rais itu disampaikan melalui kanal YouTube resminya dan dikutip pada Minggu (18/10/2026). Ia mengaku khawatir meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat dapat berkembang menjadi gejolak sosial yang berdampak terhadap stabilitas nasional.

Menurut Amien, polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kemungkinan munculnya gelombang penolakan publik apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian yang dapat diterima masyarakat.

"Saya khawatirkan kalau kemarahan masyarakat sipil terus memanas akibat Gibran tidak mau mundur dan bisa mengarah pada titik ledak," kata Amien Rais dalam pernyataannya.

Ia juga memperingatkan kemungkinan terjadinya gejolak sosial yang dapat menimbulkan tantangan bagi aparat keamanan dan pertahanan. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul apabila ketegangan politik terus meningkat.

"Jangan sampai ada ledakan sosial yang belum tentu bisa dijinakkan oleh aparatur keamanan dan pertahanan kita," ujarnya.

Minta Prabowo Berkomunikasi dengan Jokowi

Selain meminta Gibran mengundurkan diri, Amien Rais menyarankan Presiden Prabowo segera menjalin komunikasi politik secara langsung dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menurut Amien, komunikasi tersebut diperlukan untuk membahas langkah yang dinilainya dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan di tengah polemik yang berkembang.

Ia menilai Prabowo memiliki tanggung jawab politik untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gerakan penolakan di luar parlemen atau yang disebutnya sebagai people power.

"Jadi masukan saya untuk Presiden Prabowo, Anda yang paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi semacam people power. Yakinkan Jokowi, Mas Prabowo bahwa Gibran sudah waktunya mundur," ungkap Amien.

Amien juga menyampaikan pandangannya mengenai efektivitas pemerintahan Prabowo apabila Gibran tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden. Ia berpendapat bahwa perubahan tersebut akan membuat masa pemerintahan Prabowo berjalan lebih produktif.

"Untuk Pak Prabowo, tiga tahun masa bakti Anda akan lebih produktif kalau Gibran di-drop saja, selesai," ucapnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan desakan politik Amien Rais di tengah polemik yang berkembang. Hingga berita ini disusun, tidak terdapat keterangan dalam bahan yang dirujuk mengenai tanggapan langsung Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka terhadap desakan tersebut.

Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

Pernyataan Amien Rais turut menyinggung perkembangan perkara terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik. Dalam bahan pemberitaan yang dirujuk, disebutkan adanya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Denny Indrayana dan pihak lainnya.

Namun, persoalan mengenai dokumen pendidikan tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan hukum tentang keabsahan dokumen atau kelayakan seseorang menduduki jabatan publik. Informasi mengenai ketiadaan dokumen fisik tertentu dalam berkas yang diperiksa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen pendidikan tersebut tidak sah.

Polemik ini kembali menempatkan isu dokumen pendidikan Gibran dalam perdebatan politik nasional. Sementara Amien Rais menyampaikan desakan pengunduran diri dan peringatan mengenai potensi gejolak sosial, perkembangan lebih lanjut tetap memerlukan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait serta kejelasan berdasarkan dokumen dan putusan hukum yang relevan.