150 Perwakilan 16 Negara Berkumpul di Jakarta, Bahas Masa Depan PAUD Asia-Pasifik

Jakarta menjadi tuan rumah ajang 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development yang berlangsung pada 20-22 Oktober. Forum ini menjadi wadah memperkuat sistem pengembangan anak usia dini melalui pertukaran pengalaman, pembelajaran bersama, dan perumusan langkah konkret bagi kawasan.

Mengusung tema "From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific", forum ini menetapkan dua prioritas utama, yakni penguatan sistem PAUD yang responsif terhadap perubahan iklim serta mobilisasi pendanaan yang memadai, adil, dan berkelanjutan. Kedua prioritas itu dinilai penting agar setiap anak memperoleh akses layanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Selama tiga hari, pembahasan dibagi ke dalam beberapa fokus. Hari pertama menyoroti pengembangan PAUD yang responsif terhadap iklim dan upaya melindungi anak dari risiko terkait iklim melalui layanan yang sesuai kebutuhan. Hari kedua membahas pendanaan berkelanjutan, termasuk strategi mempertahankan dan memperkuat investasi pada anak usia dini serta pertukaran pengalaman antarperwakilan pemerintah dalam memobilisasi sumber daya secara efektif. Adapun hari terakhir mengangkat masa depan pendidikan anak usia dini melalui diskusi kecerdasan buatan dan teknologi digital, sekaligus pentingnya memberi ruang bagi suara dan perspektif anak.

Forum ini dihadiri sekitar 150 perwakilan pemerintah, pakar pengembangan anak usia dini, peneliti, praktisi, mitra pembangunan, dan organisasi filantropi dari 16 negara. Negara-negara tersebut meliputi Indonesia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, India, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.

Dalam agenda forum juga berlangsung kampanye Act for Early Years, gerakan global yang menyerukan akses layanan pengembangan anak usia dini, pengasuhan, dan pendidikan prasekolah berkualitas bagi semua anak perempuan dan laki-laki. Forum mendorong peserta menandatangani 'Minifesto' sebagai seruan meningkatkan perhatian dan investasi pada pengembangan anak usia dini, dengan dukungan dari pejabat pemerintah dan peserta yang akan dikonfirmasi setelah sesi terkait berlangsung.

Tanoto Foundation turut berperan dalam penyelenggaraan forum ini bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP), serta Koalisi Nasional PAUD-HI. Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry, menegaskan bahwa investasi pada anak usia dini memerlukan kolaborasi berkelanjutan.

"Filantropi dapat melengkapi upaya pemerintah dengan mendukung penyediaan bukti, inovasi, dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menerjemahkan pendekatan yang terbukti efektif menjadi perbaikan yang berkelanjutan. Kami menyambut baik kesempatan untuk belajar bersama pemerintah dan para mitra di Asia Pasifik dalam forum ini," ujar Eddy Henry.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa kementeriannya sedang membangun koalisi kuat untuk anak-anak Indonesia. Salah satunya melalui penerapan wajib belajar satu tahun PAUD yang selaras dengan prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun. "Program prioritas kementerian juga mencakup revitalisasi sekolah dan satuan PAUD untuk memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai, serta perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau anak-anak di tingkat prasekolah," kata Suharti dalam sambutannya.

Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD Kemendikdasmen, Harris Iskandar, menekankan pentingnya pendanaan berkelanjutan dan tanggung jawab bersama. "Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas membutuhkan pendanaan berkelanjutan dan tanggung jawab bersama. Pendanaan untuk anak usia dini seharusnya dilihat bukan sebagai sebuah pengeluaran tapi sebagai sebuah investasi bagi suatu negara," ujarnya.

Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany, memaparkan sejumlah prioritas untuk memperkuat sistem pengasuhan dan PAUD di Asia Tenggara sebagai kontribusi mendorong implementasi 'ASEAN-SEAMEO Joint Roadmap on ECCE' melalui penelitian dan pengembangan, penguatan kapasitas, serta kemitraan regional. Menurutnya, penguatan sistem tidak hanya membutuhkan peningkatan kualitas layanan, tetapi juga penyelesaian tantangan struktural yang memengaruhi keberlanjutan dan pemerataan akses. Pendanaan perlu didukung kerangka hukum kuat, menjangkau anak dan masyarakat secara merata, serta berkelanjutan tanpa bergantung pada dukungan donor jangka pendek.

"Pada saat yang sama, isu perubahan iklim perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan anak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga mereka dapat memahami tantangan lingkungan dan upaya pencegahannya," papar Vina.

Koordinator Koalisi Nasional PAUD-HI, Irma Yuliantina, menyoroti keterkaitan kedua isu tersebut. Menurutnya, seiring meningkatnya risiko terkait iklim, sistem PAUD yang didanai secara memadai dan tangguh semakin penting untuk memastikan layanan esensial bagi anak usia dini tetap berjalan sebelum, selama, dan setelah krisis. "Oleh karena itu, penguatan investasi di bidang PAUD sangat penting bukan hanya bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, tetapi juga untuk membangun sistem yang mampu melindungi anak usia dini dengan lebih baik di tengah perubahan iklim," ungkap Irma.

Dalam forum ini, ARNEC meluncurkan strategi baru untuk periode 2026-2030 yang disusun melalui konsultasi bersama mitra di tingkat global, regional, dan nasional. Strategi tersebut akan menjadi panduan ARNEC bekerja sama dengan komunitas pengembangan anak usia dini di kawasan Asia-Pasifik. Executive Director ARNEC, Evelyn Santiago, menyatakan bahwa negara-negara di kawasan berada pada titik krusial dan tidak bisa terus mengandalkan pendekatan yang sama seperti sebelumnya.

"Melalui pembelajaran bersama, dialog, dan kemitraan, ARNEC bersama para mitranya ingin mendorong aksi nyata yang terkoordinasi agar semakin banyak anak usia dini di kawasan ini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," kata Evelyn. Ia menegaskan kawasan Asia-Pasifik sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sejak 2019, ARNEC telah menyuarakan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap anak usia dini, dan Regional Learning Forum ini merupakan bagian dari advokasi jangka panjang tersebut. "Dengan mempertemukan pemerintah nasional, peneliti, mitra pembangunan, lembaga filantropi, guru, dan praktisi pengembangan anak usia dini, kami berharap dapat mengubah pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki menjadi aksi kolektif yang lebih kuat untuk membangun sistem pengembangan anak usia dini yang tangguh, responsif terhadap iklim, dan didukung dengan pendanaan berkelanjutan," tutup Evelyn.