Warga Lisbon Turun ke Jalan, Desak Pemerintah Batalkan RUU Sewa dan Hadirkan Hunian Murah

Ribuan warga memadati Lapangan Rossio, Lisbon, Portugal, untuk menyuarakan tuntutan agar pemerintah menghadirkan hunian terjangkau. Dalam aksi itu, mereka juga mendesak rancangan undang-undang yang menghapus pembatasan harga sewa tempat tinggal dibatalkan.

Unjuk rasa berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang kian surut. Massa menilai pemerintah belum menunjukkan kemauan mendengar aspirasi warga.

"Orang-orang menunjukkan ketekunan, kekuatan, dan tekad yang luar biasa setelah berminggu-minggu protes," kata Juru bicara gerakan Casa para Viver, Rita Silva, seperti dikutip Reuters, Sabtu (31/10).

"Kami tak melihat ada kemauan dari pemerintah untuk mendengarkan. Demonstrasi akan terus berlanjut," lanjutnya.

Menteri Dalam Negeri Luis Neves menyatakan pemerintah menghormati aksi unjuk rasa tersebut. Ia berharap demonstrasi berlangsung tertib, sopan, dan sesuai dengan hukum.

Sikap berbeda disampaikan Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro. Ia menolak membatalkan RUU itu, namun terbuka mengubah pasal-pasalnya menjelang pemungutan suara final dalam beberapa minggu mendatang.

"Partai-partai harus bergerak lebih dekat. Garis tindakan utama adalah program pemerintah," ujar Montenegro.

Menanggapi pernyataan itu, pemimpin Partai Sosialis Jose Luis Carneiro mendesak pemerintah melibatkan partai oposisi dan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU. Ia menilai pemerintah cenderung memaksakan pandangannya.

"Daripada dengan arogan memaksakan pandangannya, terkadang bahkan dengan nuansa otoriter," kata Carneiro.

Krisis perumahan di Portugal telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan paling berdampak pada kelompok muda. Harga rumah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sementara harga sewa rumah juga naik hampir dua kali lipat.

Aksi protes perumahan semakin intensif dalam beberapa minggu terakhir. Namun, polisi disebut melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran, termasuk memukul mereka dengan pentungan.