Joint List Tolak Masuk Kabinet Eisenkot, Pilih Dukung dari Luar demi Singkirkan Netanyahu

Partai Arab Joint List memilih mengambil posisi di luar pemerintahan yang tengah diupayakan dibentuk oleh Gadi Eisenkot. Meski tidak masuk koalisi, Joint List berkomitmen memberikan dukungan dari luar untuk mencegah Benjamin Netanyahu kembali menduduki kursi perdana menteri.

Ketua Joint List Ahmad Tibi menjelaskan bahwa keputusan tidak bergabung diambil agar proses pembentukan koalisi oleh Eisenkot tidak semakin rumit. Menurutnya, kehadiran partai Arab di dalam pemerintahan justru berpotensi memicu penolakan dari partai sayap kanan. "Kami tak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Proses koalisi (kami ingin) lebih mudah bukan sulit," ujar Tibi dalam wawancara dengan Meet the Press, Sabtu (31/10), seperti dikutip Jerusalem Post.

Pada pemilihan umum pekan lalu, Joint List meraih 11 kursi. Partai Arab lainnya, Ra'am, mendapatkan 8 kursi. Sementara itu, blok Eisenkot mengamankan 48 kursi dan blok Netanyahu 53 kursi. Kedua blok belum mencapai mayoritas 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan, sehingga dukungan partai lain menjadi krusial.

Blok Netanyahu diketahui menolak kehadiran partai Arab dalam koalisi. Netanyahu bahkan berulang kali menuduh partai tersebut mendukung organisasi yang dicap teroris. Di sisi lain, Eisenkot membuka pintu bagi partai mana pun yang bersedia memenuhi sejumlah syarat, antara lain mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel termasuk wajib militer dan dinas nasional bagi seluruh warga; serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Meski berada di luar koalisi, Tibi menegaskan anggota Joint List di parlemen akan mendukung pergantian ketua parlemen Amir Ohana. Mereka juga akan memberikan suara menolak mosi tidak percaya yang diajukan partai Netanyahu, Likud, terhadap pemerintahan potensial. Dukungan dari luar tersebut, kata Tibi, diberikan sebagai imbalan atas kesepakatan yang mencakup penanganan kejahatan terhadap warga Arab-Israel dan pengakuan desa-desa Badui.

Pembentukan koalisi dan pemerintahan Israel kali ini diperkirakan berlangsung alot. Oposisi dan petahana sama-sama menghadapi tantangan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan partai lain yang berpotensi berbenturan. Negosiasi diprediksi memakan waktu lama.

Setelah hasil pemilu resmi diumumkan, presiden akan memanggil perwakilan partai yang lolos ke parlemen. Presiden kemudian menganalisis dan memilih kandidat yang dinilai paling berpotensi membentuk koalisi hingga mencapai 61 kursi. Biasanya, presiden menunjuk pemimpin partai dengan suara terbanyak, meski tidak menutup kemungkinan memilih kandidat dari partai dengan suara lebih kecil seperti yang pernah terjadi saat Naftali Bennett ditunjuk menjadi perdana menteri.

Kandidat yang ditunjuk presiden diberi waktu hingga 28 hari untuk membentuk koalisi dan pemerintahan. Jika gagal, presiden akan memilih kandidat lain dengan tenggat yang sama. Apabila penunjukan tersebut kembali gagal, mandat dikembalikan ke parlemen yang diberi waktu 21 hari untuk mencari calon terkuat dengan 61 dukungan. Jika periode ini juga gagal, parlemen otomatis bubar dan Israel harus menggelar pemilu ulang dalam waktu 90 hari.