Presiden Polandia Pulang dari Senegal demi Krisis MK, Pertemuan Darurat Berakhir Tanpa Titik Terang

Krisis politik dan konstitusional di Polandia memuncak setelah Presiden Karol Nawrocki memangkas kunjungannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa untuk memimpin pertemuan darurat dengan para pemimpin partai pada Sabtu (31/10). Langkah itu diambil menyusul penangguhan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bogdan Swieczkowski dan Bartlomiej Sochanski, dari tugasnya selama satu bulan pada Jumat (30/10).

Pertemuan di istana kepresidenan itu digelar untuk membahas apa yang disebut Nawrocki sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Namun, Partai Koalisi Sipil yang dipimpin Perdana Menteri Donald Tusk memilih absen. Sementara Partai Kiri, anggota koalisi pemerintah, menyatakan tidak diundang dan menegaskan tidak akan hadir karena menilai Nawrocki turut terlibat dalam sengketa tersebut.

Menurut media Polandia, pembicaraan itu dihadiri perwakilan partai-partai nasionalis, sayap kanan ekstrem, dan sebagian partai dalam koalisi pemerintah. Hingga Sabtu sore waktu setempat, pertemuan tersebut belum menghasilkan terobosan apa pun.

Ketegangan di lapangan juga memanas. Pendukung partai oposisi sayap kanan Hukum dan Keadilan (PiS) kembali berkumpul di luar gedung mahkamah pada Sabtu, melanjutkan aksi protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu sebagai bentuk dukungan terhadap para hakim. Sehari sebelumnya, polisi antihuru-hara mengepung gedung mahkamah saat pengunjuk rasa berdatangan menyusul penangguhan jabatan Swieczkowski.

Dalam aksi itu, demonstran meneriakkan slogan "Tusk pengkhianat" dan berupaya menerobos barikade keamanan. Polisi menyatakan tiga orang ditangkap. Akun X resmi pengadilan bahkan menyebut langkah pemerintah sebagai sebuah "kudeta".

Pemerintahan Tusk sendiri telah berupaya selama berminggu-minggu menyingkirkan para hakim mahkamah tersebut dengan alasan tidak bersikap netral secara politik. Upaya itu mendapat perlawanan sengit dari PiS, partai yang menunjuk para hakim tersebut semasa berkuasa pada 2015 hingga 2023. Pengadilan itu dikenal sering memenangkan undang-undang Polandia di atas hukum Uni Eropa, dan Brussels menudingnya terlalu dekat dengan kepemimpinan nasionalis saat itu.

Dalam pidato Sabtu malam, Tusk menyebut kekacauan yang terjadi pada Jumat sebagai peristiwa "mengerikan". "Mari kita sebut segala sesuatu dengan nama yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun di Polandia, terdapat organisasi dan politisi yang berkeinginan untuk menghancurkan demokrasi serta supremasi hukum," ujarnya, seraya berharap peristiwa serupa tidak terulang.

Tekanan internasional pun mengalir. Pada Sabtu, Komisi Eropa mendesak Nawrocki menyetujui hakim-hakim baru yang dicalonkan parlemen agar mahkamah dapat berfungsi sesuai konstitusi dan hukum Uni Eropa. Duta Besar AS untuk Polandia, Tom Rose, memperingatkan semua pihak agar tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat memicu kekerasan atau eskalasi lebih lanjut.