Ketua MK Polandia Dicopot, Pendukung PiS Demo dan Polisi Antihuru-hara Dikerahkan

Ketegangan politik di Polandia kembali memuncak. Situasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) memanas setelah jabatan Ketua MK Bogdan Swieczkowski ditangguhkan, memicu benturan antara pemerintah berhaluan tengah dan kelompok sayap kanan.

Polisi antihuru-hara diterjunkan untuk mengamankan gedung pengadilan pada Jumat (30/10). Puluhan aparat berjaga di pintu masuk MK ketika pendukung partai oposisi sayap kanan, Law and Justice (PiS), menggelar demonstrasi menolak pencopotan Swieczkowski.

Akun resmi MK Polandia di media sosial X menyebut peristiwa tersebut sebagai "kudeta". Dalam aksi itu, sejumlah demonstran meneriakkan "Tusk Pengkhianat" untuk mengecam pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk. Beberapa peserta demo bahkan berupaya menerobos barikade pengamanan, dan polisi menyatakan telah menangkap tiga orang yang mencoba memasuki gedung pengadilan.

"Tusk sedang menginjak-injak hak konstitusional kami," kata salah seorang demonstran, Tomasz Zaleski, seperti dilansir AFP, Sabtu (31/10).

Pemerintahan Tusk dalam beberapa pekan terakhir berupaya mencopot para hakim MK yang ditunjuk oleh pemerintah PiS, partai yang berkuasa di Polandia pada periode 2015 hingga 2023. Perseteruan ini juga berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai hukum Polandia dan Uni Eropa, karena MK Polandia kerap memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan nasional lebih diutamakan dibanding hukum Uni Eropa. Uni Eropa sendiri menuding pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis yang saat itu berkuasa.

Hakim yang mengumumkan penangguhan jabatan Swieczkowski, Anna Korwin-Piotrowska, menyatakan langkah itu diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum di Polandia. Namun keputusan tersebut ditentang MK. Lewat akun X resminya, MK menegaskan Swieczkowski masih menjabat sebagai ketua dan menilai Korwin-Piotrowska tidak bisa menjadi ketua sementara karena belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden.

Menteri Kehakiman Waldemar Zurek, yang juga menjabat Jaksa Agung, mengatakan telah meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski. "Pengadilan telah menjadi milik pribadi. Kita harus mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya," kata Zurek.

Sementara itu, Tusk membenarkan langkah tersebut. Dalam pernyataan di X, ia menegaskan pemerintah berkewajiban memulihkan supremasi hukum setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran hukum di bawah pemerintahan PiS. "Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kami," ujar Tusk.