Penjara Inggris di Ambang Kehancuran, 4.500 Napi Dibebaskan Lebih Awal Secara Bertahap

Pemerintah Inggris dan Wales mengambil langkah darurat dengan membebaskan 4.500 narapidana lebih awal dari penjara. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah fasilitas pemasyarakatan mencapai kapasitas maksimum yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan laporan BBC, pembebasan dilakukan dalam beberapa tahap. Gelombang pertama mencakup 700 narapidana yang dijadwalkan keluar pada Kamis (1/10). Secara keseluruhan, terdapat 10 gelombang pembebasan dengan gelombang terakhir direncanakan pada Juni 2027. Narapidana yang masuk dalam gelombang pertama merupakan mereka yang menjalani hukuman selama 19 bulan.

Data Kementerian Kehakiman menunjukkan kondisi penjara di Inggris dan Wales sudah sangat kritis. Per 28 September, tercatat 87.499 narapidana menghuni sel, yang berarti populasi penjara telah mencapai 98,2 persen dari kapasitas. Tanpa langkah pembebasan dini, otoritas khawatir penjara tidak lagi mampu menampung tahanan baru.

Menteri Keuangan Inggris James Murray mengakui tingkat kekhawatiran dan kemarahan publik terhadap kebijakan ini. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan yang mudah. "Saya tahu tingkat kekhawatiran dan mungkin kemarahan akan sangat tinggi. Tapi perlu saya tegaskan bahwa ini bukanlah situasi di mana ada solusi yang baik. Hanya ada serangkaian pilihan yang sangat sulit yang harus kita ambil," ujar Murray kepada BBC.

Murray menambahkan bahwa sistem penjara saat ini berada di ambang kehancuran. Ia memperingatkan tanpa pembebasan dini, kriminal yang ditangkap tidak akan bisa masuk penjara karena terlalu padat. "Saya tidak bisa menjamin secara pasti apa yang akan terjadi, tetapi saya bisa memberi tahu masyarakat bahwa kami telah melakukan segala cara untuk mengurangi jumlah napi yang dibebaskan," lanjutnya.

Program pembebasan dini ini pertama kali diperkenalkan oleh Partai Konservatif. Lebih dari 10.000 narapidana dibebaskan lebih awal pada Oktober 2023 hingga September 2024 dalam skema tersebut. Pemerintahan mantan Perdana Menteri Keir Starmer kemudian menelurkan Undang-Undang Penghukuman untuk mengatasi krisis kapasitas penjara, yang menetapkan pelaku kejahatan yang seharusnya menjalani 40 persen atau 50 persen hukuman di penjara akan keluar setelah menjalani sepertiga masa hukuman. Sementara narapidana yang sebelumnya menjalani dua pertiga masa hukuman akan keluar setelah setengahnya selesai.

Di bawah pemerintahan Andy Burnham, jumlah tahanan yang dibebaskan dalam skema ini dipangkas dari 6.000 menjadi 4.500. Burnham meninjau ulang persyaratan dengan menghapus kriteria kelayakan untuk kasus pembunuhan, pelecehan seksual terhadap anak, dan kasus yang menyebabkan atau membiarkan kematian seorang anak.

Sejumlah pihak mengkritik kebijakan ini karena menilai otoritas kekurangan sumber daya untuk memantau ribuan penjahat yang berada di tengah masyarakat. Komisioner Korban London, Andrea Simon, mewanti-wanti bahwa alat pelacak tidak bisa mencegah para kriminal melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Alat tersebut hanya memberi tahu petugas di mana lokasi real-time mereka. Pemerintah menyatakan narapidana yang dibebaskan tetap tunduk pada aturan ketat, termasuk penggunaan electronic tagging. Mereka bisa kembali dijebloskan ke penjara jika melanggar ketentuan pembebasan bersyarat, seperti melakukan kejahatan lain, menghubungi korban, atau tinggal di alamat yang tidak disetujui pihak berwenang. Pemerintah juga memperkenalkan zona batasan yang membolehkan narapidana bergerak hanya dalam area geografis tertentu untuk meminimalisir kemungkinan korban bertemu dengan mereka.