Prabowo Disebut Siapkan HP Gratis Berisi Rekening Digital untuk Warga, Saldo Awal Rp50 Ribu

Rencana pemerintah membagikan handphone gratis kepada masyarakat terungkap dari pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut perangkat tersebut akan dilengkapi rekening digital yang otomatis memiliki saldo awal Rp50 ribu.

"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

Menurut Hashim, program ini menyasar sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan. Data Bank Dunia yang dikutipnya menunjukkan kelompok tersebut masih berada di luar sektor perbankan formal.

Untuk menjalankan program, pemerintah menunjuk dua bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Keduanya diminta memfasilitasi pembukaan rekening bagi warga yang belum memiliki akses perbankan.

Sasaran utama rekening gratis ini adalah warga yang baru menginjak usia 17 tahun dan belum memiliki rekening. Nantinya, rekening digital tersebut akan menjadi saluran penyaluran bantuan tunai dari pemerintah kepada penerima manfaat yang berhak.

Hashim menjelaskan, ke depan bantuan tunai tidak lagi didistribusikan secara fisik. Kementerian Keuangan akan mengirimkan dana langsung ke rekening digital pada ponsel masing-masing penerima manfaat.

Meski demikian, realisasi program ini dipastikan belum berjalan pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan teknis pelaksanaan masih dalam pembahasan dan diproyeksikan baru dimulai tahun depan.

"Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah (awal 2027 berjalan programnya)," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (23/9) lalu.

Airlangga menambahkan, rekening gratis rencananya diberikan otomatis kepada warga berbarengan dengan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sistem penyalurannya pun disebut telah terintegrasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.