Netanyahu Bentrok dengan Jaksa Agung Israel, Tudingan Curang Partai Arab Memanas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Jaksa Agung Gali Baharav Miara terlibat perselisihan terbuka terkait dugaan kecurangan dalam pemilu Israel. Perselisihan ini mencuat menjelang pengumuman resmi hasil pemilu pada Rabu (4/11), dengan tuduhan utama diarahkan Netanyahu kepada partai-partai Arab yang dinilainya memanipulasi suara.

Miara meminta dinas intelijen Israel, Shin Bet, menyerahkan perkembangan penyelidikan atas dugaan kecurangan yang melibatkan partai-partai Arab. Menurutnya, penyelidikan tidak bisa dibuka tanpa dasar bukti yang jelas. "Jika Shin Bet atau otoritas lain memiliki bukti yang dapat membenarkan pembukaan penyelidikan, mereka dipersilakan untuk menunjukkannya," kata Miara pada Selasa (3/12), seperti dikutip AFP.

Pernyataan itu merespons permintaan Kepala Shin Bet David Zini, yang juga dikenal sebagai rekan dekat Netanyahu, untuk menginterogasi para pemimpin partai Arab sebagai bagian dari penyelidikan. Miara menegaskan bahwa siapa pun yang perlu diinterogasi akan diinterogasi, tetapi tidak ada seorang pun yang akan diselidiki tanpa dasar bukti. Ia juga menuduh Shin Bet gagal meneruskan materi penyelidikan kepada tim investigasi khusus di bawah pengawasannya.

Menanggapi sikap jaksa agung, partai Netanyahu, Likud, balik menuduh Miara menghalangi dan menutupi kasus serius manipulasi proses pemilu oleh pihak yang disebut antek-antek asing. Sejak pemilihan selesai, Netanyahu dan Likud kerap menuding ada intervensi asing, termasuk menuduh Turki hingga Qatar mendanai partai-partai Arab yang meraih rekor suara terbanyak sejak masuk parlemen Israel, Knesset.

Likud juga meminta komite pemilihan pusat menunda penyerahan hasil pemilu kepada presiden. Namun, KPU Israel menegaskan penyerahan angka resmi akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tuduhan tersebut muncul setelah hasil hitung cepat menunjukkan blok Netanyahu hanya meraih 53 kursi, sementara blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Partai-partai Arab mengantongi total 20 kursi. Dengan hasil ini, kubu Netanyahu tidak bisa membentuk pemerintahan meski meraih suara terbanyak karena tidak mencapai ambang mayoritas.

Kedua blok masih harus melobi partai lain untuk mencapai mayoritas 61 kursi dan membentuk pemerintahan. Menggandeng partai Arab bisa menjadi jalan keluar, tetapi tidak mudah karena partai Arab dan Netanyahu berlawanan secara prinsip dan ideologi. Eisenkot, yang berpotensi membentuk pemerintahan, membuka pintu bagi siapa saja yang bersedia memenuhi syarat, termasuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter, berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Syarat tersebut dinilai sulit dipenuhi partai Joint List karena mengakui Israel sebagai negara Yahudi bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Bagi Ra'am dan Joint List, wajib militer dan dinas nasional juga mustahil diterima karena alasan solidaritas sesama warga Palestina. Terpisah, Joint List telah menyatakan sikap berada di luar koalisi, tetapi tetap mendukung penggulingan Netanyahu dari kursi perdana menteri.