Menlu Tata Tegaskan Arah Baru Diplomasi RI: Harus Terasa Sampai Meja Makan Rakyat

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak boleh berhenti pada tataran politik semata. Ia ingin kebijakan luar negeri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke meja makan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Tata dalam konferensi pers di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri, beberapa jam setelah serah terima jabatan dengan Menlu sebelumnya, Sugiono, pada Senin (12/10). Ia menekankan bahwa diplomasi akan terus diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional dengan memajukan agenda transformasi besar dan strategis Presiden Prabowo.

Menurut Tata, prioritas pembangunan nasional menjadi fokus pertama dan utama diplomasi Indonesia. Ia menyebut ukurannya sederhana, yakni diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat. Artinya, diplomasi ikut bekerja untuk ketahanan pangan dan energi, realisasi transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan dan investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim.

Di bawah navigasi Tata, Indonesia akan meningkatkan dan mengintensifkan kerja sama bilateral untuk menghasilkan capaian nyata yang mendukung prioritas pembangunan. Ia pun menyebut sejumlah contoh kerja sama yang telah ditempuh Indonesia, salah satunya di bidang ketahanan pangan.

Indonesia menjalin kerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang untuk meningkatkan produksi beras. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dalam bidang investasi dengan pengusaha Vietnam untuk mengembangkan peternakan sapi perah raksasa di dalam negeri.

Tidak hanya itu, Kemlu meningkatkan hubungan dengan Thailand dan Mesir menjadi strategic partnership. Sementara itu, hubungan dengan Vietnam dan Prancis ditingkatkan menjadi comprehensive strategic partnership pada tahun ini.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi diplomasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Tata memastikan arah kebijakan luar negeri akan selalu bersinggungan dengan kebutuhan domestik, terutama dalam mendukung ketahanan nasional dan agenda pembangunan pemerintah.