Eisenkot Tolak Pemilu Ulang Israel, Ajukan Syarat Koalisi dan Janji Batalkan Perombakan Peradilan

Pemimpin partai oposisi Israel Yashar, Gadi Eisenkot, menyatakan akan berupaya membentuk pemerintahan baru dan mencegah pemilihan ulang setelah tidak ada blok yang meraih suara mayoritas di pemilu pekan lalu. Pernyataan itu disampaikannya usai bertemu politikus oposisi Yair Lapid pada Sabtu (31/10).

Eisenkot membeberkan sejumlah syarat yang menjadi dasar koalisinya. Syarat tersebut antara lain mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel yang mencakup wajib militer dan dinas nasional bagi seluruh warga; serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

"Berdasarkan prinsip-prinsip ini, saya bermaksud membentuk pemerintahan Zionis yang luas dan berkomitmen pada kepentingan nasional," kata Eisenkot, seperti dikutip Anadolu Agency. Ia menegaskan pintu masuk pemerintahan yang dibentuknya terbuka bagi setiap pejabat terpilih yang menerima prinsip tersebut dan siap menjalankan tugasnya.

Selain itu, Eisenkot berjanji akan berkoordinasi dengan partai politik lain untuk memperluas kerja sama agar pemilihan ulang dapat dicegah. Ia juga menyampaikan sejumlah program prioritas jika nanti memimpin Israel, mulai dari pembentukan komisi penyelidikan terkait serangan 7 Oktober 2023, pemberlakuan wajib militer bagi seluruh warga negara, peningkatan jumlah personel militer, hingga peningkatan tunjangan dan penghargaan bagi mereka yang bertugas.

Eisenkot juga bersumpah akan mencabut undang-undang terkait perombakan peradilan. "Jangan biarkan siapapun menyesatkan Anda. Di Israel, Knesset yang memberi suara kepercayaan ke pemerintah, bukan sebaliknya," ujarnya.

Mengenai operasi militer Israel terhadap Iran, Eisenkot menyatakan dukungannya kepada pasukan pertahanan akan terbatas selama belum berkuasa. "Sampai pemerintahan baru terbentuk, saya hanya akan mendukung aksi militer sebagai respons terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap Israel yang tidak dapat menunggu sampai pemerintahan dilantik," kata dia.

Pernyataan Eisenkot muncul setelah Komite Pemilu Pusat Israel selesai menghitung surat suara. Hasilnya, tidak ada blok yang meraih suara mayoritas di parlemen, baik blok Eisenkot maupun blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Eisenkot meraih 48 kursi, blok Netanyahu meraup 53 kursi, dan partai-partai Arab sebanyak 19 kursi.

Partai Arab disebut-sebut menjadi kunci bagi mereka yang ingin membentuk pemerintahan. Dalam aturan konstitusi Israel, calon perdana menteri bisa membentuk pemerintahan jika menguasai 61 kursi parlemen.