Daya Beli Dinilai Masih Kuat, Pemerintah Andalkan Data BPS untuk Susun Kebijakan Ekonomi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Langkah ini ditempuh agar setiap kebijakan berpijak pada data yang akurat dan mencerminkan kondisi terkini, sehingga pemerintah dapat merespons perubahan pola konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa data BPS menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi perekonomian sekaligus menyiapkan kebijakan ke depan. Ia berharap hal-hal yang belum tertangkap oleh BPS dapat terpantau pada masa mendatang, mengingat BPS berperan sebagai pihak yang mencatat dan memotret kondisi lapangan.

"Dari sana, kami bisa membuat kebijakan yang tepat dan perlu juga dikombinasikan antar instansi pemerintahan terkait. Nanti tentu kami akan ajak Ibu Kepala BPS untuk keliling ke K/L terkait lainnya untuk sharing data," ujar Dradjad.

Dalam kesempatan tersebut, Dradjad menyatakan daya beli masyarakat Indonesia tetap kuat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata yang masih tinggi, serta lonjakan jumlah transaksi pembayaran elektronik melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mencapai di atas 100 persen. Menurutnya, kenaikan transaksi QRIS secara drastis menunjukkan besarnya konsumsi yang terjadi di masyarakat.

Dradjad menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk belanja melalui marketplace atau daring. Pergeseran tersebut tertangkap oleh BPS, sehingga pemerintah meyakini daya beli masyarakat terjaga dengan baik.

Ia juga menyoroti bahwa daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan industri yang tertata baik membuat pertumbuhan daerah tersebut sangat bagus. Temuan ini menjadi basis bagi Kemenko Perekonomian dalam menyusun kebijakan ke depan, termasuk memperhatikan persoalan net export untuk menjaga pertumbuhan.

Persoalan inflasi turut menjadi perhatian. Dradjad mengingatkan karakteristik inflasi di Indonesia berbeda dengan negara lain karena cenderung bersifat cost-push inflation, yakni inflasi yang didorong faktor biaya atau suplai, bukan permintaan. Karena itu, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan mendorong sisi suplai. Menurutnya, daya beli yang bagus bisa tetap disertai inflasi cost-push apabila pasokan tidak mencukupi.

Pertemuan ini turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi. Hadir pula Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian M. Saipullah dan Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit BPS Etjih Tasriah.