Cak Imin Incar 88 Kabupaten, Warga Miskin Bakal Diberdayakan Lewat Cabai hingga Peternakan Ayam

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyiapkan langkah baru untuk mengangkat warga miskin ke tingkat ekonomi lebih baik melalui usaha pertanian dan peternakan. Program ini akan diarahkan ke 88 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Cak Imin menegaskan bahwa pemberdayaan menjadi cara paling efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Pernyataan itu disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta Selatan, Senin (19/10). "Penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dan tepat adalah melalui pemberdayaan," ujarnya.

Menurut Cak Imin, tujuan program ini adalah membantu masyarakat meningkatkan taraf ekonomi sehingga jumlah penerima bantuan sosial bisa berkurang. Dengan begitu, anggaran yang semula terserap untuk bansos diharapkan dapat dialihkan kembali untuk membiayai program pemberdayaan.

Pemerintah akan memilih lokasi, komoditas, dan model usaha yang paling sesuai agar penanganan kemiskinan berjalan cepat. Beberapa komoditas yang dibahas antara lain cabai, singkong, kopi, dan peternakan ayam. "Selain lokasinya yang miskin, kita juga komoditasnya, serta model-model pemberdayaan yang cepat. Misalnya peternakan, penanaman komoditas misalnya kopi, cabai, singkong, peternakan ayam," kata Cak Imin.

Dari 88 kabupaten/kota prioritas itu, pemerintah akan memilah wilayah yang paling membutuhkan penanganan untuk dijadikan proyek percontohan atau piloting. Pemilihan tersebut akan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Cak Imin menyebut program pemberdayaan akan mencakup proses dari hulu hingga hilir, mulai dari penyiapan lahan, penanaman atau peternakan, pengolahan produk, pengemasan, hingga pemasaran. Untuk jangka pendek, pemerintah mendorong usaha yang bisa cepat tumbuh seperti peternakan, sedangkan penyiapan lahan menjadi fokus jangka menengah.

"Jangka pendeknya, gimana peternakan cepat tumbuh di situ. Gimana produknya terserap, gimana kemasan dari produk singkong supaya bisa ke pasar, langsung," imbuh Cak Imin. Untuk jangka panjang, pemerintah akan mendorong hilirisasi pertanian dan industri berbasis sumber daya alam, dengan contoh pengolahan kelapa yang sudah menembus pasar ekspor.

Pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Kementerian terkait akan berperan sesuai bidangnya, termasuk pengolahan dan pengemasan produk, pemberdayaan desa, serta pengaturan perdagangan agar produk lokal terserap pasar. Soal pendanaan, Cak Imin menjelaskan alokasi anggaran berada di masing-masing kementerian, sementara Kemenko PM bertugas mengoordinasikan dan memfokuskan penggunaan anggaran pada target program.

"Kalau Menko kan cuma mengoordinir. Semua alokasi ada di kementerian-kementerian. Di antara alokasi anggaran di kementerian itu kita arrangement, kita perkuat, kita focusing, menjadi target utama," ujar Cak Imin.