Defisit APBN 2026 Dijaga di 2,85 Persen PDB, Belanja Kuartal IV Capai Rp1.300 Triliun

Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di kisaran 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut mengacu pada laporan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR pada Juli lalu dan menjadi acuan pengelolaan anggaran hingga akhir tahun.

"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan akan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Meski terus menelaah anggaran untuk mencari ruang efisiensi, pemerintah menyiapkan belanja sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sekitar Rp1.200 triliun.

Menurut Suahasil, efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah menghentikan atau memangkas seluruh belanja. Kementerian Keuangan akan menelaah pelaksanaan anggaran agar target program tetap tercapai dengan penggunaan dana yang lebih efektif.

"Namun kalau kita mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran. Karena untuk kuartal IV ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," ujarnya.

Belanja pemerintah yang lebih besar di kuartal IV diharapkan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi masyarakat, layanan publik, dan perlindungan sosial. Bantuan pangan untuk kuartal IV juga mulai disalurkan.

Suahasil mencontohkan perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi belanja negara. Menurutnya, manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) memungkinkan pelaksanaan anggaran program tersebut lebih efisien.

"Saya ambil contoh MBG, Makan Bergizi Gratis kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru. Sehingga dengan manajemen yang baru, form-nya pengelolaan yang baru, kemudian efisiensinya terbentuk," kata Suahasil.

Ia menegaskan penelaahan anggaran akan terus dilakukan hingga akhir tahun tanpa menghentikan program prioritas pemerintah. Pemerintah ingin memastikan belanja tetap menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat, dengan penggunaan anggaran yang efisien dan kredibilitas APBN yang terjaga.

"Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," ujarnya.