Bahlil Siapkan Mandatori Etanol Bertahap hingga E50, Tekankan RI Tak Boleh Impor Bahan Bakunya

Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan mandatori campuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga kadar E50. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini tidak boleh membuat Indonesia justru bergantung pada impor etanol. Karena itu, pemerintah masih mengkaji kesiapan industri dalam negeri sebelum aturan tersebut diberlakukan.

Bahlil menyampaikan hal ini dalam sela-sela acara Rakernas III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10). Ia menyebut pemerintah tengah melihat kapasitas industri untuk mendukung rencana campuran etanol, termasuk target E10 pada 2028. "Ke depan itu dalam perencanaan kita, kita akan bikin sampai dengan E50. Tetapi bertahap. Nah, untuk sampai dengan 2028, kita melihat kapasitas industri kita sekarang sudah seperti apa," ujar Bahlil.

Ia menekankan ketersediaan pasokan etanol domestik harus menjadi pertimbangan utama. "Karena jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya lagi kita impor. Enggak boleh," tegasnya. Pemerintah pun telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi sumber bahan baku etanol, antara lain Jawa, Sumatra, dan Papua.

Menurut Bahlil, pengembangan etanol dapat membuka peluang usaha baru melalui pemanfaatan komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Ia menilai industri etanol dapat menciptakan pasar baru bagi petani sekaligus mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. "Ini bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung. Nah, ini bisa membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru," kata Bahlil.

Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan mandatori biodiesel yang dikembangkan bertahap dari B10 hingga B50. Pemerintah ingin mendorong pemanfaatan bahan baku nabati serupa untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Bahlil menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih besar. Total konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak melalui lifting hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Dengan kondisi itu, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.

Untuk solar, pemerintah telah mengurangi impor melalui pemanfaatan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku biodiesel. "Jadi solar kita tidak lagi impor, udah clear," ujar Bahlil. Konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter, dan sekitar 50 persennya menggunakan bahan bakar dari CPO melalui program biodiesel. Sementara untuk bensin, konsumsi nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter, sedangkan produksi dalam negeri hanya berkisar 18 juta hingga 19 juta kiloliter. "Untuk bensin, konsumsi kita 40 juta kiloliter. Produksi kita dalam negeri tidak lebih dari 18 sampai 19 juta, selebihnya kita masih impor," katanya.

Pengembangan etanol menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan impor bensin. Bahlil menyebut bahan baku etanol dapat berasal dari komoditas pertanian dalam negeri, sehingga kebijakan ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi tetapi juga memperluas pasar hasil pertanian. "Jadi selama ini kan market-nya kalau orang mau tanam singkong siapa yang membeli? Nah, ini bikin etanol. Wajib mandatori mulai 2027 kita mulai terapkan. Jadi ini peluang bisnis juga untuk bangun etanol," ujarnya.

Bahlil menambahkan pengembangan etanol bukan hal baru di sejumlah negara. Brasil telah menggunakan campuran etanol kadar tinggi, begitu pula Amerika Serikat. Menurutnya, energi alternatif nabati semakin relevan di tengah tingginya harga minyak dunia. "Dan dengan harga minyak dunia yang tinggi seperti sekarang, etanol itu energi alternatif yang harganya jauh lebih bisa dijangkau," kata Bahlil.