Zulhas Buka Peluang Kerja Sama Ekonomi Hijau dan Pangan di Uzbekistan, Ada Rencana Penerbangan Langsung

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memperluas peluang kolaborasi Indonesia dengan Uzbekistan, khususnya di sektor pangan dan transformasi ekonomi hijau. Langkah itu ditempuh melalui rangkaian pertemuan bilateral strategis yang berlangsung di Uzbekistan pada akhir Oktober 2026.

Dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Bidang Investasi, Industri dan Perdagangan Jamshid Khodjaev pada 29 Oktober 2026, Zulhas memaparkan capaian ketahanan pangan Indonesia. Ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dan tidak lagi mengimpor beras sejak 2025. Produksi beras tercatat naik 13,54 persen dan jagung 9,34 persen, sementara cadangan beras pemerintah mencapai 4.579.788 ton atau tertinggi sepanjang sejarah.

Menurut Zulhas, capaian tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi dengan Uzbekistan. Kedua pihak membahas peluang perdagangan produk pertanian, termasuk potensi pasokan buah kering dari Uzbekistan ke pasar Indonesia dengan tetap memenuhi persyaratan keamanan pangan. Hubungan ekonomi kedua negara juga didukung proses negosiasi Indonesia-Uzbekistan Free Trade Agreement (IU-FTA) yang diluncurkan pada 2 Maret 2026.

Zulhas dan Jamshid Khodjaev sepakat membentuk Intergovernmental Joint Committee Indonesia-Uzbekistan. Forum ini akan menjadi mekanisme menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral sekaligus mengawal pengembangan kerja sama agar lebih terarah dan memberi manfaat nyata. Indonesia juga menyambut rencana pembukaan penerbangan langsung Tashkent-Jakarta untuk memperkuat konektivitas pariwisata dan bisnis.

"Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Capaian swasembada yang telah kita raih harus menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama, memperluas pasar produk Indonesia, dan membuka peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara," ujar Zulhas.

Pada 30 Oktober 2026, Zulhas bertemu Ketua Komite Nasional Ekologi dan Perubahan Iklim Uzbekistan yang juga Penasihat Presiden Bidang Lingkungan Hidup, Aziz Abdukhakimov. Pertemuan itu membahas pembangunan berkelanjutan, transformasi hijau, dan pengelolaan lingkungan. Indonesia mendorong penguatan aksi iklim, termasuk ke forum PBB dan COP31 yang akan digelar di Antalya, Turkiye.

Indonesia juga membuka peluang investasi hijau melalui Nilai Ekonomi Karbon pada enam sektor, yaitu kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), energi, limbah, industri, pertanian, dan kelautan. Salah satu bidang yang dinilai potensial adalah pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WTE). Uzbekistan menargetkan 11 fasilitas WTE dalam tiga tahun ke depan, sedangkan Indonesia menargetkan sekurangnya 18 fasilitas WTE beroperasi hingga akhir 2029.

Dalam pertemuan itu, Indonesia berbagi pengalaman merehabilitasi sekitar 2 juta hektare lahan kritis selama 2015-2025, termasuk 90.000 hektare mangrove. Pemerintah juga menetapkan sekitar 579 kawasan konservasi seluas 27 juta hektare, termasuk 48 taman nasional, untuk perlindungan keanekaragaman hayati.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kami melihat peluang kerja sama yang luas dengan Uzbekistan, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi, konservasi dan taman nasional, hingga pertanian berkelanjutan. Kemitraan ini penting agar pembangunan hari ini tetap menjaga bumi bagi generasi mendatang," kata Zulhas.