Sejarah Baru Partai Arab Kuasai 19 Kursi, Mampukah Akhiri Dominasi Netanyahu?

Partai-partai Arab di Israel menorehkan sejarah baru pada pemilu terakhir setelah berhasil mengantongi 19 kursi parlemen. Capaian ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah masyarakat Arab di negara itu. Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, menyebut hasil tersebut sebagai momen bersejarah yang layak dicatat.

Namun, hasil pemilu justru meninggalkan situasi tanpa pemenang jelas. Blok petahana yang dipimpin Benjamin Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi, sementara blok oposisi di bawah Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi. Keduanya sama-sama belum mencapai ambang mayoritas 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Kondisi itu membuat posisi partai Arab menjadi krusial. Joint List memperoleh 11 kursi dan Ra'am mengamankan 8 kursi. Jika blok Netanyahu atau Eisenkot ingin membentuk pemerintahan tanpa menarik anggota dari blok lain, mereka harus menggandeng partai-partai Arab. Namun jalan menuju kerja sama itu tidak mulus.

Netanyahu selama ini terang-terangan menolak melibatkan partai Arab. Sebaliknya, Eisenkot membuka pintu bagi pihak mana pun yang bersedia memenuhi sejumlah syarat. Syarat itu antara lain mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter, berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel termasuk wajib militer dan dinas nasional bagi seluruh warga, serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Syarat pertama menjadi ganjalan berat bagi Joint List karena bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Sementara bagi Ra'am dan Joint List, penerimaan wajib militer dan dinas nasional juga mustahil karena alasan solidaritas sesama warga Palestina.

Meski secara historis partai Arab lebih sering memosisikan diri sebagai oposisi, mereka tercatat pernah masuk koalisi pemerintah Israel pada 2021-2022 di bawah kepemimpinan Naftali Bennet. Pada Maret 2021, Ra'am memisahkan diri dari aliansi partai Arab dan bergabung dengan pemerintahan perubahan pimpinan Bennet. Sebelumnya, partai itu bersama Joint List pada pemilu 2015, 2019, dan 2020.

Keputusan Ra'am bergabung dengan koalisi didorong oleh Ketua partai Mansour Abbas yang menilai pemimpin Arab-Israel perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ia juga berdalih akan fokus pada isu-isu lokal untuk melayani konstituennya. Saat itu Abbas menjabat wakil ketua parlemen dan ketua komite khusus urusan masyarakat Arab, dengan perjanjian koalisi yang menjanjikan dana hingga 53 miliar shekel untuk infrastruktur dan penanganan kejahatan terhadap warga Arab-Israel.

Namun kehadiran Ra'am di koalisi berumur pendek seiring runtuhnya kekuasaan Bennet. Konflik internal membuat anggota koalisi berbalik arah dan keluar, celah yang dimanfaatkan Netanyahu untuk menekan hingga parlemen dibubarkan dan pemilu ulang digelar pada November 2022. Pakar kebijakan Israel di Israel Policy Forum, Alex Lederman, menilai langkah pragmatis Abbas justru memicu perpecahan yang melemahkan partisipasi pemilih Arab dan mengurangi representasi mereka di Knesset. Kini, arah politik Israel pasca-pemilu masih menjadi teka-teki, termasuk apakah partai Arab akan kembali mengorbankan prinsip demi kursi koalisi.