Pengamat UI Sebut Langkah Pertamina Gandeng Pemda Jaga Distribusi BBM Sudah Tepat

Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai langkah PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak sudah tepat. Menurutnya, pendekatan itu merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis yang menuntut koordinasi lintas lembaga demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Cecep menjelaskan, BBM memegang peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, kemampuan operasional badan usaha, serta pemahaman terhadap kebutuhan setiap wilayah.

"Langkah Pertamina sebagai BUMN energi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait sudah tepat. Ini merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis, karena kelancaran distribusi BBM membutuhkan keselarasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak," ujar Cecep dikutip Minggu (1/11).

Dalam perspektif ilmu politik, ia menyebut pendekatan tersebut mencerminkan tata kelola kolaboratif. Pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan menjalankan kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yakni memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat.

Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki pemahaman mengenai karakteristik wilayah, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Informasi itu membantu Pertamina memetakan kebutuhan penyaluran serta menentukan respons operasional yang sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kolaborasi membuka ruang bagi pertukaran informasi dan penyelesaian kendala secara lebih terarah. Pertamina dapat menyesuaikan langkah distribusi berdasarkan kondisi wilayah, sementara pemerintah daerah mendukung koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar," jelasnya.

Menurut Cecep, keterlibatan regulator dan aparat terkait juga penting untuk mendukung pengawasan penyaluran BBM sesuai peruntukannya. Pembagian peran yang jelas dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus mempercepat tindak lanjut ketika muncul kendala. Ia menilai langkah kolaboratif itu semakin relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang responsif.

"Pertamina telah mengambil pendekatan yang tepat dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman atas kondisi setempat. Sinergi seperti ini patut didukung karena memperkuat kemampuan bersama dalam menjaga akses masyarakat terhadap energi," katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi operasional perlu disertai komunikasi publik yang jelas dan konsisten. Di era digital, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kondisi pelayanan, langkah penanganan, serta perkembangan distribusi di wilayahnya. Menurutnya, kelancaran distribusi BBM merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama saat masyarakat menghadapi berbagai dinamika ekonomi nasional maupun global.

Cecep yang memegang sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) itu menjelaskan bahwa pengelolaan distribusi BBM juga bagian dari manajemen risiko sektor strategis. Setiap potensi gangguan distribusi memerlukan identifikasi risiko, koordinasi lintas lembaga, serta mekanisme mitigasi yang jelas agar pelayanan publik tetap berjalan baik. Ia menilai keberhasilan tata kelola energi tidak hanya diukur dari tersalurkannya BBM, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak membangun kepercayaan publik melalui transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas.