Bukan Soal Bikin Semua Sendiri, Ini Jalan Realistis Indonesia Capai Kedaulatan Digital

Kedaulatan digital di Indonesia dinilai tidak harus dimaknai sebagai upaya mengembangkan seluruh teknologi secara mandiri. Sejumlah pemangku kepentingan di industri teknologi justru menekankan bahwa kerja sama dengan negara lain tetap diperlukan, selama Indonesia mampu mengurangi ketergantungan strategis dan memiliki kendali atas teknologi yang dipakai.

Pandangan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" di Jakarta pada Jumat (30/10). Acara tersebut dihadiri antara lain Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Forum Dialog Nusantara (FDN), dan Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (Mikti).

Direktur Utama PT Telkom Indonesia Nanang Hendarno menyoroti peran kecerdasan artifisial atau AI yang kini menjadi gelombang industri berikutnya. Menurutnya, kebutuhan terhadap AI mirip dengan listrik dan konektivitas yang sebelumnya mendorong transformasi ekonomi dan digitalisasi dunia.

"Kita pernah melewati masa di mana listrik itu menjadi industrial economics transformation, kemudian juga connectivity yang mendorong digitalisasi di dunia ini. Kalau saya lihat, AI ini sekarang ini akan menjadi the next industrial wave, di mana kebutuhannya mirip dengan listrik dan connectivity," kata Nanang.

Nanang menganalogikan AI sebagai kereta yang membutuhkan rel. Siapa pun yang menguasai rel AI dinilai akan memegang kendali dunia, termasuk melalui konektivitas, hyperscale data center, infrastruktur yang tepercaya, agentic economy, hingga layanan yang sepenuhnya otonom. Karena itu, ia menekankan perlunya arah, kebijakan, regulasi, kesiapan industri, dan pasar yang berani mengonsumsi produk dalam negeri, disertai pengembangan talenta serta investasi riset dan inovasi.

Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie menegaskan kedaulatan bukan berarti mengembangkan segalanya sendiri. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang tidak memiliki teknologi chip Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) yang dikuasai Belanda, sementara ASML pun tidak memiliki teknologi yang dikembangkan ZEISS dari Jerman.

"Ada hal-hal (teknologi) yang di dunia ini negara mana pun enggak punya, cuma satu (negara) yang punya. Nah, sekarang yang penting kan kita bisa menentukan nasib kita sendiri," ujar Ilham. Ia menganalogikan kedaulatan digital dengan kedaulatan pangan, di mana Indonesia yang surplus beras tetap mengimpor gandum untuk kebutuhan seperti mie. Menurutnya, inti kedaulatan adalah tidak didikte dan memiliki alternatif, tanpa harus memproduksi semua hal sendiri.

Ilham menilai tidak mungkin dan tidak perlu menciptakan chip, komputer, data center, atau AI secara independen. Jika kedaulatan dimaknai demikian, ia menyebutnya sebagai sesuatu yang utopis. Jalan yang lebih realistis adalah mengurangi dan meniadakan ketergantungan strategis yang kritis.

Dari sisi industri, Presiden Direktur Ericsson Indonesia Nora Wahby menyatakan keamanan dan pilihan untuk berdaulat dimulai sejak memilih produk teknologi. Ia menekankan pentingnya memilih pemasok yang menerapkan prinsip keamanan sejak fase desain, melakukan segmentasi data, serta mendiversifikasi rantai pasok agar tidak bergantung pada satu pemasok.

"Tentukan apa saja yang bersifat krusial, tetapkan aspek apa yang harus tetap berada di dalam negeri, lakukan diversifikasi rantai pasok, patuhi standar yang berlaku, dan pilih supplier yang sejak awal terbuka terhadap aspek keamanan dan standar tersebut," jelas Nora. Ia juga menekankan peningkatan keahlian dan standar keamanan teknologi, serta menilai wajar memanfaatkan pengalaman negara lain yang lebih dulu melangkah.