PM Malaysia Waspadai Operasi Intelijen Israel di Negara Tetangga, Ancaman Perang Siber Mengintai

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan serius terhadap aktivitas badan intelijen asing, termasuk Israel, yang beroperasi di negara-negara tetangga. Menurutnya, keberadaan operasi intelijen tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional Malaysia. Hal ini disampaikannya dalam rapat di Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa (3/11).

Anwar secara khusus menyoroti aktivitas intelijen Israel dan permukiman Israel di Thailand, tepatnya di Phuket dan wilayah Thailand selatan. Badan intelijen Malaysia telah mengidentifikasi potensi ancaman keamanan yang timbul dari operasi organisasi intelijen asing di kawasan sekitar. "Badan intelijen kami memandang hal-hal tersebut sebagai potensi ancaman bagi negara," ujarnya seperti dikutip Reuters.

Selain itu, Anwar mengungkapkan bahwa Malaysia menjadi salah satu negara sasaran perang siber karena kemampuan digital dan pusat datanya yang terkuat di kawasan, bahkan mampu menyaingi Eropa. Pemerintah Malaysia tengah mengkaji implikasi serangan siber terhadap keamanan nasional, termasuk dampak serangan terhadap negara-negara Teluk, khususnya Iran, yang dikhawatirkan dapat memicu penggunaan senjata nuklir.

Pada Senin (2/11), Dewan Keamanan Nasional Malaysia menggelar pertemuan khusus untuk membahas dampak serangan hibrida, digital, dan siber di berbagai belahan dunia. Pertemuan tersebut juga membahas kemungkinan dampak serangan terhadap sejumlah negara Teluk, terutama Iran, terhadap penggunaan senjata nuklir. Anwar menekankan pentingnya pertemuan itu untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga serta memastikan kesiapan negara menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Pemerintah Malaysia juga mencermati langkah sejumlah negara seperti Uni Eropa, Kanada, dan Jepang yang mengeluarkan imbauan kepada warga untuk menyiapkan persediaan makanan selama tiga hingga 10 hari guna mengantisipasi situasi global. Langkah tersebut dilakukan terutama setelah serangan siber berskala besar yang merusak infrastruktur digital di Eropa dan negara-negara Barat.

Anwar memberikan contoh dampak serangan siber di beberapa negara. Di Belgia, serangan siber memaksa Kementerian Keuangan menutup portal pajak nasionalnya sepenuhnya. Di Denmark, peretas membobol pusat data kependudukan dan membahayakan catatan identitas pribadi hampir sembilan juta orang. Di Amerika Serikat, sistem pengarsipan komisi pemilihan federal terhenti selama 41 jam menjelang pemilihan anggota Senat. Sementara di Jepang, serangan siber merambah jaringan pemerintah dan membocorkan catatan pribadi lebih dari 100 ribu petugas polisi.

"Ini baru sebagian. Kami masih memantau perkembangan lain, termasuk ketegangan konflik di Timur Tengah, perkembangan di Yaman dan Laut Merah, serta ancaman keamanan di Eropa. Semua itu menunjukkan bahwa krisis di luar negeri juga dapat memengaruhi keamanan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Anwar.

Anwar menegaskan bahwa jajaran kementerian dan instansi pemerintah akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas isu serupa, termasuk bersama bank sentral Malaysia dan seluruh lembaga keuangan. Langkah ini penting dengan berkaca pada pengalaman Uni Eropa dalam menghadapi berbagai ancaman yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat luas. "Hal penting dari rapat kemarin adalah kami membahas mekanisme yang sudah ada, koordinasi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, dan pasukan keamanan, serta memastikan negara siap menghadapi segala kemungkinan," tutupnya.