Presiden Polandia Panggil Para Ketua Partai, Krisis Mahkamah Konstitusi Memanas usai Bentrokan

Presiden Polandia Karol Nawrocki mengambil langkah darurat dengan memanggil para pemimpin partai politik ke istana kepresidenan pada Sabtu (31/10). Langkah itu dilakukan setelah situasi politik negara itu memanas akibat tuduhan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk berupaya mengambil alih kendali Mahkamah Konstitusi.

Nawrocki bahkan mempersingkat kunjungan kenegaraannya ke Senegal dan langsung kembali ke Warsawa. Ia menyebut situasi yang berkembang sebagai ancaman terhadap keamanan internal Polandia.

Krisis ini berakar pada perselisihan soal pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berhaluan sentris pimpinan Tusk berhadapan dengan Nawrocki yang berasal dari kubu nasionalis, serta partai oposisi sayap kanan. Selama beberapa pekan terakhir, pemerintahan Tusk mendesak sejumlah hakim mundur karena dinilai tidak memiliki independensi politik.

Langkah tersebut ditentang keras Partai Hukum dan Keadilan (PiS), partai sayap kanan yang pernah berkuasa dan mengangkat para hakim tersebut. Ketegangan memuncak setelah Presiden Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski ditangguhkan dari jabatannya. Keputusan itu memicu demonstrasi di sekitar gedung pengadilan pada Jumat (30/10).

Media Le Monde melaporkan polisi antihuru-hara mengepung gedung pengadilan. Sejumlah demonstran berusaha menerobos barikade sambil meneriakkan "Pengkhianat Gading". Polisi menyatakan telah menangkap tiga orang dalam insiden tersebut.

Aksi protes berlanjut pada Sabtu (31/10). Pendukung PiS berkumpul di luar gedung pengadilan untuk menyuarakan dukungan kepada para hakim. Situasi itu mendorong Nawrocki memanggil para pemimpin partai politik ke istana kepresidenan.

Sejumlah perwakilan partai nasionalis, sayap kanan, dan beberapa partai dalam koalisi pemerintahan menghadiri pertemuan tersebut. Namun, Partai Koalisi Sipil pimpinan Tusk tidak hadir. Partai Kiri yang juga bagian dari koalisi pemerintahan menyatakan tidak menerima undangan dan menolak hadir karena menilai Nawrocki merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan Mahkamah Konstitusi.

Hingga Sabtu (31/10) siang, pertemuan belum menghasilkan terobosan untuk meredakan krisis. Para demonstran di luar gedung pengadilan menuding pemerintahan Tusk berusaha merebut kendali lembaga peradilan. Akun resmi Mahkamah Konstitusi Polandia di media sosial X bahkan menyebut langkah pemerintah sebagai kudeta.

Di tengah ketegangan, Komisi Eropa angkat bicara pada Sabtu (31/10). Komisi Eropa mendesak Nawrocki menyetujui hakim-hakim baru yang telah dinominasikan parlemen agar Mahkamah Konstitusi Polandia dapat kembali menjalankan tugasnya sesuai konstitusi negara dan hukum Uni Eropa.