Mentan Amran Sebut Harga Beras Bakal Turun Usai Sindikat Pengoplos SPHP Ditangkap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras di pasaran akan menurun setelah aparat menangkap pelaku dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium. Menurutnya, praktik tersebut membuat beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau justru dipasarkan dengan harga lebih tinggi.

Keyakinan itu disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (28/10). Ia menegaskan harga beras pasti turun jika pelaku pengoplosan ditindak. "Sudah pasti turun. Yang ini harganya kan harusnya Rp12 ribu per kilogram, dijual Rp17 ribu. Turun enggak kalau ditangkapi kayak gini? Ya sudah, otomatis," ujarnya.

Amran menjelaskan beras SPHP memperoleh subsidi pemerintah sekitar Rp6.000 per kilogram. Namun beras yang seharusnya dijual sekitar Rp12.500 per kg diduga dipasarkan hingga Rp17 ribu per kg setelah diproses ulang dan dikemas sebagai beras premium. Meski menjanjikan penurunan harga, besaran dan waktu realisasinya belum dirinci.

Ia menyebut kasus di Cipinang diduga berkaitan dengan jaringan pengoplosan beras lain. Praktik serupa, kata dia, tidak hanya terjadi di satu lokasi sehingga aparat diminta mengusut kemungkinan sindikat yang beroperasi di berbagai daerah.

Menurut Amran, pengoplosan beras bersubsidi merugikan petani dan konsumen. Ia menyebut sekitar 115 juta petani padi dan 286 juta penduduk Indonesia terlibat dalam rantai produksi dan konsumsi beras. Penyalahgunaan beras bersubsidi juga dinilai bertentangan dengan tujuan pemerintah membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

Bos Badan Pangan Nasional itu turut menyinggung besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor pangan. Subsidi pemerintah pada 2026 disebut mencapai Rp160 triliun, naik dari Rp144 triliun pada 2025. Dukungan tersebut mencakup subsidi produksi seperti pupuk dan traktor serta subsidi beras SPHP melalui Perum Bulog.

Selain meminta aparat menindak pelaku, Amran menegaskan pengawasan terhadap Bulog dan Kementan perlu diperiksa untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan orang dalam. Ia berjanji memecat pegawai kementeriannya jika terbukti terlibat dan merekomendasikan pemeriksaan hingga proses hukum. "Kalau ada dari Kementerian Pertanian, Bulog ikut, saya pastikan saya pecat," tegasnya.

Amran juga meminta kepolisian membongkar jaringan pengoplosan tanpa pandang bulu agar beras subsidi tidak disalahgunakan dan harga beras yang dijual di atas ketentuan dapat terkendali. Ia menambahkan stok beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton, sementara kapasitas gudang sekitar 3 juta ton, sehingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan untuk menampung kelebihan stok.