Menkomdigi Meutya Hafid Soroti Pembangunan Data Center AI, Ingatkan Jangan Sampai Ganggu Air dan Energi

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid angkat bicara mengenai kisruh pembangunan data center kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Menurutnya, kebutuhan komputasi harus berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat, terutama pasokan energi dan air.

"Kalau data center, tentu harus dicari balancingnya. Jadi kita tentu punya kebutuhan, kemampuan komputasi yang tentu memerlukan data center. Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi, tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama layanan publik," ujar Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (7/10). Ia menambahkan, kebutuhan air juga tidak boleh terganggu.

Menurut Meutya, keseimbangan tersebut hanya bisa terwujud melalui koordinasi lintas sektor. Koordinasi itu dinilai penting dan harus dilakukan sebelum izin pembangunan data center dikeluarkan.

Komdigi, kata dia, akan memetakan sejumlah hal, mulai dari besaran kebutuhan komputasi Indonesia, jumlah pengguna internet, hingga lokasi dengan konektivitas yang baik dan layak untuk dibangun data center.

"Jadi penentuan titiknya juga harus ditentukan. Ada ketersediaan air atau tidak di situ, ada kebutuhan energi di situ, dan ada sinyalnya tidak di situ yang baik," tuturnya.

Meutya menegaskan Indonesia tidak boleh dibanjiri data center tanpa perhitungan matang. Lokasi pembangunan fasilitas tersebut harus sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan.

"Penentuan lokasi akan sangat penting, tidak boleh mengganggu kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ," jelasnya. "Masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu, tapi di sisi lain juga kebutuhan komputasinya terpenuhi," pungkas Meutya.

Sebelumnya, proyek data center AI yang digarap BDx Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan setelah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Proyek senilai Rp3,5 triliun itu terhenti karena terkendala perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih dalam proses.